PALANGKA RAYA – Dalam rangka untuk menghindari kesenjangan, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah, Achmad Rasyid menginginkan, agar pemerintah daerah (pemda), baik provinsi, kabupaten dan kota di Kalteng dapat mewujudkan pembangunan berkeadilan di segala sektor.
Menurut Achmad Rasyid, pembangunan berkeadilan wajib dilakukan dan itu menjadi tugas pemerintah melaksanakannya dengan pencanangan program tepat dan merata hingga wilayah pelosok untuk menciptakan kesejahteraan maupun kemajuan daerah.
“Pembangunan berkeadilan itu harus dapat diwujudkan. Jangan sampai ada kesenjangan dalam pembangunan. Sebab di daerah, khususnya Kalteng itu tidak hanya terdapat satu wilayah saja, tetapi banyak wilayah, terutama pelosok,” tegasnya.
Diungkapkan kader Partai Gerindra itu, bahwa kesenjangan pembangunan kerap kali dirasakan oleh masyarakat yang ada di wilayah pelosok. Terutama di Kalteng sendiri, kesenjangan pembangunan itu masih terjadi, terbukti dengan masih banyaknya wilayah pelosok yang tertinggal.
“Ketika reses, kita membuktikan itu. Ada wilayah yang minim sentuhan pembangunan dari pemerintah hingga tidak tesentuh sama sekali, sehingga membuat wilayah tersebut masih tertinggal. Khususnya di DAS Barito, masih banyak di sana wilayah yang tertinggal,” ujarnya, Sabtu (19/8).
Ketertinggalan suatu wilayah akan memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah dalam melaksanakan pembangunan harus berkeadilan agar tidak hanya yang ada di wilayah perkotaan saja yang merasakan pembangunan itu, tapi juga sampai ke pelosok.
“Berpuluh-puluh tahun Indonesia merdeka, tapi masih ada saja wilayah pelosok yang tertinggal. Ini tentu memprihatinkan dan harus bisa menjadi perhatian serius pemerintah. Upaya atau langkah untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan itu perlu dipikirkan dalam rangka mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan,” katanya. (irj/ens)
