Optimalkan Koordinasi dan Pelayanan Publik, Kemenkum Kalteng Harmonisasikan 2 Raperbup Bartim

PALANGKA RAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah melaksanakan rapat harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Barito Timur secara tatap muka di Kanwil Kemenkum Kalteng.

Kegiatan ini dihadiri Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Andri, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, bersama Tim Kerja II Perancang Peraturan Perundang-undangan, pada Rabu (28/10/2026).

Dua rancangan produk hukum yang dibahas meliputi Raperbup tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan Raperbup tentang Pola Hubungan Kerja Kabupaten Barito Timur.

Kedua rancangan tersebut diarahkan untuk menciptakan alur kerja pemerintahan yang lebih terstruktur, memperjelas koordinasi antarperangkat daerah, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Mewakili Kepala Kantor Wilayah, Andri menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan memiliki landasan hukum yang tepat, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dapat diterapkan secara efektif sesuai kebutuhan pemerintahan daerah.

“Harmonisasi menjadi langkah penting untuk memastikan rancangan peraturan memiliki kejelasan norma, dasar hukum yang kuat, dan dapat dilaksanakan secara efektif. Pengaturan peta proses bisnis dan pola hubungan kerja diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah, sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan semakin terarah dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” ujar Andri.

Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Enricko Median Toni, bersama Tim Kerja II Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalteng.

Dalam pembahasan, Tim Perancang bersama perangkat daerah pemrakarsa melakukan penelaahan secara mendalam terhadap substansi kedua rancangan peraturan. Pembahasan mencakup penyempurnaan dasar hukum, kesesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sinkronisasi norma, kejelasan rumusan, kewenangan pembentukan dan pendelegasian pengaturan, sistematika, serta kesesuaian dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Penataan peta proses bisnis diharapkan dapat memberikan gambaran alur kerja pemerintahan yang jelas dan terukur, sehingga pelaksanaan tugas antarunit menjadi lebih terarah dan potensi tumpang tindih pekerjaan dapat diminimalkan.

Sementara itu, pengaturan pola hubungan kerja diharapkan memperjelas pembagian peran, tanggung jawab, dan mekanisme koordinasi antarperangkat daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.