
Oleh; Dr. Fransisco, S.H., LL.M
KALTENGPOS.JAWAPOS.COM-Pada 9 Juni 2026, DPR mengesahkan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang diteken Presiden pada 17 Juni 2026 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pemerintah menyebutnya sebagai penegasan arah transformasi Polri yang lebih terbuka, profesional, dan akuntabel.
Bagaimana makna undang-undang ini bagi daerah seperti Kalimantan Tengah, wadah akuntabilitas kepolisian diuji setiap hari dalam interaksi nyata antara polisi dan masyarakat?
Dari sisi materi, undang-undang baru membawa sejumlah perubahan penting. Jaminan sosial anggota Polri dirinci, batas usia pensiun ditata ulang, kedudukan Polri di bawah Presiden dipertegas, dan fungsi Komisi Kepolisian Nasional ditambah.
Sebagian ketentuan juga menuai beragam pandangan. Pasal 28A, misalnya, membuka ruang bagi anggota Polri aktif menduduki jabatan di luar institusinya sepanjang berkaitan dengan fungsi kepolisian, tanpa kewajiban mengundurkan diri sebagaimana aturan sebelumnya.
Tanpa batasan yang jelas dalam peraturan pelaksana, tentunya ketentuan ini ke depan berpotensi menimbulkan multi tafsir batasan antar fungsi.
Namun seketat apa pun rumusan pasal, ukuran sesungguhnya sebuah undang-undang terletak pada bagaimana nanti realisasinya di lapangan. Di sinilah pengalaman daerah menjadi penting.
Akhir April lalu, telah dilaksanakan Focus Group Discussion Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya dan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.
Yang menonjol bukan sekedar paparan teknisnya, melainkan sikap Polda Kalteng yang memandang berbagai kritik akademik pada forum tersebut, sebagai energi korektif yang membangun.
Dalam forum itu juga dipaparkan sejumlah praktik akuntabilitas sudah berjalan, misalnya antara lain: kamera pengawas dan perekam suara di ruang pemeriksaan, tilang elektronik berbasis bukti digital, serta pemantauan perkara secara daring.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




