Ribuan Warga Terdampak Banjir Pulang Pisau

PALANGKA RAYA–Banjir yang melanda Kabupaten Pulang Pisau sejak 26 November 2024 terus memberikan dampak signifikan hingga 28 Desember 2024. Selama 33 hari terakhir, banjir telah menggenangi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Jabiren Raya dan Kecamatan Sebangau Kuala, dengan total tujuh desa dan kelurahan terdampak.

Menurut laporan Kepala Pelaksana BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, jumlah warga terdampak di Kecamatan Sebangau Kuala mencapai 872 kepala keluarga atau sekitar 2.734 jiwa. Sebanyak 289 rumah warga terendam air, sementara 37 fasilitas umum, termasuk dua fasilitas di Kecamatan Jabiren Raya, turut terdampak. Kondisi ini menambah kompleksitas penanganan banjir di wilayah tersebut.

“Banjir ini sudah berlangsung lebih dari sebulan, dan tim gabungan terus berupaya memberikan bantuan kepada warga terdampak. Distribusi logistik, pelayanan kesehatan, hingga evakuasi terus dilakukan secara intensif,” ujar Thoyib saat dikonfirmasi Kalteng Pos, Minggu (29/12).

Di Kecamatan Jabiren Raya, desa Pilang menjadi wilayah yang terdampak, dengan dua fasilitas umum mengalami kerusakan. Sementara itu, enam desa di Kecamatan Sebangau Kuala Sebangau Permai, Sei Bakau, Sebangau Jaya, Paduran Mulya, Mekar Jaya, dan Sei Hambawang menjadi fokus utama penanganan.

Ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menetapkan status tanggap darurat banjir sejak 11 Desember 2024 dan akan berlangsung hingga 31 Desember 2024. Status ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memobilisasi sumber daya secara lebih cepat dan efektif.

Sementara itu, di Kabupaten Lamandau, banjir juga masih menjadi perhatian serius. "Status siaga darurat banjir dan longsor telah diberlakukan sejak 15 Oktober 2024 dan akan berakhir pada 31 Desember 2024," sebutnya. Meski tidak separah Pulang Pisau, banjir di Lamandau tetap membutuhkan penanganan serius mengingat risiko yang ditimbulkan.

Kalaksa BP-BPK Kalteng ini menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, serta organisasi masyarakat untuk memastikan penanganan bencana berjalan lancar. Posko-posko darurat juga didirikan untuk membantu warga yang membutuhkan bantuan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama mereka yang tinggal di daerah rawan banjir. Jika ada potensi bahaya, segera laporkan kepada aparat terdekat agar tindakan cepat dapat dilakukan,” tambahnya.

Dengan status darurat yang masih berlaku hingga akhir tahun, masyarakat diharapkan tetap siaga menghadapi potensi cuaca ekstrem yang dapat memperparah kondisi banjir. Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan bantuan terbaik guna meminimalkan dampak bencana bagi warga Kalimantan Tengah. (zia/ala)