Agustiar Sabran Tegaskan Kawal Perjuangan Rakyat Memperoleh Hak dari Perusahaan
KUALA PEMBUANG–Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menemui langsung warga yang berada di Tenda Aspirasi 79 di wilayah Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Minggu (4/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Agustiar menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap investasi. Namun, perusahaan juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sesuai ketentuan, termasuk terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
“Kami menyambut baik investasi, tapi kewajiban mereka juga harus dijalankan. Apa itu kewajibannya, kalau kebun harus ada plasmanya, apa lagi, tenaga lokalnya, CSR dan lainnya,” tegas Agustiar.
Ia memastikan Pemprov Kalteng akan mengawal perjuangan masyarakat untuk memperoleh hak-hak yang menjadi kewajiban pihak perusahaan. Penanganan persoalan tersebut akan dilakukan bersama pemerintah kabupaten sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku.
Agustiar mengatakan Pemprov Kalteng bersama Pemkab Seruyan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan bersama Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda untuk mencari penyelesaian atas persoalan yang dihadapi warga.
Sementara itu, Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda mengatakan pihaknya telah membawa persoalan masyarakat dengan perusahaan perkebunan tersebut hingga ke tingkat pemerintah pusat.
Baca Juga: Gubernur Agustiar Sabran Pertanyakan Penerima Kartu Huma Betang Sejahtera di Baamang Hanya 10 Persen
Menurutnya, Pemkab Seruyan telah melakukan sejumlah pertemuan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melaporkan serta membahas persoalan yang terjadi di wilayah tersebut.
“Kami menggagendakan audiensi ke kementerian. Bupati, kemudian Asisten II, Kabag Perekonomian, Kabag Pemerintahan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perkimtan, Kepala Bappeda, camat serta para kades, semua datang ke sana,” jelasnya.
Pertemuan tersebut di antaranya dilakukan dengan Kementerian Pertanian serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Selanorwanda mengatakan pembahasan akan kembali dilakukan untuk menelusuri persoalan secara lebih mendalam, termasuk memastikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengambil langkah terhadap perusahaan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
