Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, kata Politisi PDIP barsel itu, maka seluruh masyarakat bisa memahami untuk apa saja dana-dana tersebut digunakan sesuai amanat Undang-Undang agar terhindar dari penyalahgunaan yang berkonsekuensi hukum.
“Seorang pemimpin yang benar-benar bekerja sesuai amanah yang diembannya pasti akan dikenang baik oleh masyarakatnya, sebaliknya apabila seorang pemimpin meninggalkan jejak hukum karena terlibat korupsi, tentu akan dikenang buruk oleh masyarakatnya,” tambahnya. (ner/ans)
Penjabat Bupati Barito Selatan H Deddy Winarwan mengatakan, akan sangat rawan apabila terjadi ketidaktepatan dalam pengelolaan anggaran seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) oleh aparatur pemerintahan desa. Karena dampaknya bisa membawa para aparatur desa ke proses hukum, serta menghambat pembangunan di desa tersebut.
