LARANGAN anggota DPRD kabupaten/kota/provinsi, DPR RI dan DPD RI untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk Pilkada Ulang di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, bukanlah aturan yang muncul tiba-tiba tanpa dasar.
Pintu untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah di pilkada Barito Utara terutup rapat bagi Anggota Dewan yang saat ini sudah menjabat sebagai wakil rakyat baik di DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, atau DPR dan DPD RI.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Rayaniatie Djangkan, meminta kepada seluruh masyarakat di daerah itu, agar mengutamakan pendidikan. Karena pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan dan terlepas dari jeratan kemiskinan.
”Kejadian seperti ini selalu berulang setiap tahun, karena masalah perbup terkait ADD belum keluar. Kami sangat prihatin dengan kinerja perangkat daerah yang terkesan abai”.
“Kekayaan khasanah seni budaya tradisional Barito Utara ini hendaknya dapat menjadi suatu kebanggaan dan potensi yang mendukung dalam pembentukan etika, budaya dan moral masyarakat di daerah ini”.
”Saya minta kepada Edyson D Kenting agar segera bekerja dengan menyesuaikan diri, memahami kedudukan, tugas, fungsi, serta peranan sebagai anggota DPRD”.
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Reja Framika, menyatakan bahwa dalam upaya memenuhi aspirasi warga Kota Cantik terkait perbaikan jalan, setiap anggota DPRD telah mengusulkannya melalui pokok-pokok pikiran (pokir).
Terdakwa kasus korupsi Sri Yeni terus melakukan upaya hukum agar bebas dari perkara yang menjeratnya. Sri Yeni resmi mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK). Sebelumnya dia telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan anggaran dana desa di Desa Bereng Jun tahun anggaran 2018 dan dipidana penjara selama 2 tahun.
