Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022 secara nasional menunjukkan, terdapat konsolidasi fiskal yang lebih cepat dari ketentuan UU Nomor 2/2020 yang mewajibkan defisit APBN di bawah 3% dari PDB pada 2023.
Masing-masing Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan diingatkan agar dapat mengelola dan menggunakan APBN dengan semaksimal mungkin untuk pembangunan di Kabupaten Katingan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk mengarahkan perekonomian nasional. Salah satu faktor keberhasilan dalam pengelolaan APBN adalah peran serta masyarakat terutama dalam partisipasi penerimaan dan pembiayaan.
Raut wajah tegang seketika mencair, tatkala permohonan penangguhan penahanan dikabulkan majelis hakim yang diketuai Achmad Peten Sili. Tiga orang terdakwa kasus dugaan korupsi penyelewengan anggaran dana alokasi khusus (DAK) fisik subbidang pendidikan SMPN di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) tahun anggaran 2020 terlihat senang. Beberapa kali menunduk, seperti mengucap syukur dan terima kasih. Pemandangan itu terlihat di balik layar komputer pada penghujung jalannya sidang secara virtual, Kamis (13/10).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulang Pisau menjerat satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan infrastruktur permukiman kawasan kumuh di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2016. Kejari Pulang Pisau menetapkan YH selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek tersebut sebagai tersangka.
“Pemda harus akselerasi kegiatan dan pengadaan barang/jasa untuk mempercepat kemanfaaatan output dan menghindari pengendapan dana APBD terlalu lama dan mempercepat pemenuhan dan penyampaian syarat penyaluran TKDD,”
