Maraknya kasus penjarahan tandan buah segar (TBS) sawit di Kalimantan Tengah (Kalteng) tidak hanya menimbulkan kerugian bagi perusahaan perkebunan, tetapi juga berdampak serius terhadap iklim investasi di daerah.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng Bambang Irawan mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam penegakan hukum terkait lahan sawit yang diduga masuk kawasan hutan.
