Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah mengelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Karhutla Provinsi Tahun 2024 di Ballroom Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya, Selasa (19/11).
Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menggelar Rapat Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (Konreg PDRB) Provinsi tahun 2024 di M Bahalap Hotel, Senin (18/11).
PALANGKA RAYA-Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran SIPterus memberikan perhatian khusus pada sektor perumahan, untuk mewujudkan Kalteng makin Berkah (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).
Sejak awal kepemimpinan Gubernur H Sugianto Sabran, rumah warga yang tidak layak huni mulai berkurang. Kini sudah banyak masyarakat yang menempati rumah layak huni.
Semangat dalam memperjuangkan serta menuntaskan visi dan misi pembangunan untuk Kalteng yang semakin Berkah terus dogelorakan dan dilaksanakan hingga akhir masa jabatannya sebagai orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai.
Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran melalui Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kalteng, Andi Arsyad ST mengatakan, pemerintah provinsi akan terus memberikan perhatian sektor perumahan kepada masyarakat.
“Kita telah melakukan verifikasi untuk perumahan bantuan bedah rumah. Ini juga akan terus kita lakukan sesuai dengan usulan dari kabupaten dan kota. Sehingga perlu dilakukan verifikasi sesuai persyaratan yang dibutuhkan,” katanya belum lama ini.
Pihaknya juga akan melakukan simultan sehingga diharapkan akan ada penambahan pada tahun mendatang. Sasarannya adalah untuk rumah yang tidak layak huni, menjadi rumah layak huni sesuai arahan dan instruksi Gubernur.
Sejak tahun 2017 silam, Disperkimtan terus berupaya mewujudkan visi dan misi gubernur untuk Kalteng yang semakin BERKAH. Pihaknya selalu siap membantu tugas Gubernur H Sugianto Sabran baik dari sisi desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan.
Utamanya memecahkan permasalahan pada sektor kawasan permukiman dan pertanahan dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah pusat dan kabupaten kota. Disperkimtan juga tetap fokus melakukan penanganan kepada rumah tidak layak huni (RTLH) untuk menjadi rumah layak huni (RLH).
Disperkimtan juga fokus melakukan penanganan prasarana dan saran utilitas (PSU) jalan lingkungan maupun drainase yang ada di Kalteng. Menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) untuk bencana alam, relokasi kawasan perumahan atau permukiman yang terdampak dari program pemerintah.
“Kami juga terus melakukan sosialisasi masalah rumah sehat dan lainnya yang menjadi tugas dan kewenangan Disperkitman Provinsi Kalteng bersama unsur lainnya di Bumi Tambun Bungai,” jelasnya lagi. (nue)
Setelah menyelesaikan tahapan seleksi penulisan makalah ,Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah melanjutkan rangkaian Seleksi Terbuka (SELTER) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dengan menggelar seleksi wawancara di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur, Jumat (15/11).
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalteng menggelar workshop penyusunan rencana kontingensi bencana banjir. Itu berdasarkan dokumen perubahan penganggaran SKPD BPB-PK dan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, serta Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).
Ketua Umum Komisi Irigasi Provinsi Kalteng Ir Leoanrd S Ampung MM MT membuka sidang II tahun 2024 Komisi Irigasi Periode 2021-2024. Kegiatan berlangsung di Aula Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Rabu (13/11).
Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) Provinsi Kalteng di Jalan Adonis Samad, Selasa (12/11).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalteng Ir Leonard S Ampung MM MT mengatakan, bahwa peningkatan status jalan akan memacu pertumbuhan ekonomi.
Gubernur Kalimantan Tengah bersama 10 pejabat lainnya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp547,89 miliar.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) adalah Badan yang memiliki tugas serta bertanggung jawab kepada Gubernur.
