DALAM wacana hukum nasional Indonesia, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak lagi sekadar etnografi, melainkan bagian konstitusional dari struktur negara hukum.
SEBUAH akun Instagram @kotimloker yang menampilkan dua video antara masyarakat kurang mampu melakukan aksi kejahatan demi mencukupi kebutuhan sehari-harinya terpaksa menjadi pencuri bawang habis babak belur
Palangka Raya — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan IAIN Palangka Raya. Jurnal El-Mashlahah, yang dikelola oleh Sabarudin bersama tim, masuk Q1 dalam bidang Hukum pada tahun 2025. Berdasarkan data dari Scimago Journal Rank (SJR), El-Maslahah menempati posisi kedua di Indonesia dan Asia, serta berada di peringkat 23 dunia untuk kategori hukum.
Sidang perkara kasus penembakan dan pembunuhan terhadap Budiman Arisandi, seorang sopir pengangkut barang ekpedisi yang dilakukan oleh dua orang terdakwa yaitu Anton Kurniawan Stiyanto dan M. Haryono kembali di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya, Senin (17/3/2025) degan agenda mendengar keterangan dari sejumlah saksi.
Pembaharuan hukum acara pidana dengan melalui revisi UU No. 8/1981, dan guna menjalankan “semangat perlindungan” hak asasi dalam penegakan hukum, mengikuti UU No. 1/2023 yang akan berlaku pada 2 Januari 2026, di masa mendatang.
PALANGKA RAYA,- Ketua Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI) dan Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kalimantan Tengah, Suriansyah Halim, SH., SE., MH., mengungkapkan harapannya agar Provinsi Kalimantan Tengah ke depan dapat melahirkan lebih banyak praktisi hukum yang berkualitas guna mendukung pembangunan daerah.
SETIAP tahun, pada tanggal 17 Juli, kita memperingati Hari Keadilan Internasional atau World Day for International Justice. Penetapan tanggal 17 Juli sebagai Hari Keadilan Internasional didasarkan pada pengadopsian Statuta Roma oleh komunitas internasional di tahun 1998.
Agung pada hari ini Senin (12/06/2023) bertempat di Gedung Menara Kartika Kejaksaan Agung telah dilaksanakan penyerahan berkas Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman.
PALANGKA RAYA-Kasus dugaan pemalsuan surat keterangan tanah verklaring terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya. Terdakwa tunggal dalam perkara ini, Madi Goening Sius dituntut hukuman 8 tahun bui atau penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng dalam sidang yang digelar Senin malam (12/6).
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengikuti kegiatan sosialisasi pendampingan penilaian indeks reformasi hukum, secara virtual, di Aula Mentaya Kantor Wilayah, Senin (27/03/2023).
