JAKSA Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah bersama tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bergerak cepat mendata, memonitor dan menyita jutaan hutan negara yang berubah menjadi lahan perkebunan yang dikuasai perorangan maupun korporasi.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengunjungi Kantor Kejaksaan Agung di Blok M, Jakarta, Kamis 20 Maret 2025. Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan didamping JAM Pidsus Febrie Adriansyah, JAM Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono dan pejabat lainnya menyambut penuh kehangatan kunjungan silaturahmi Badan Gizi Nasional.
JAKSA-Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) Kejaksaan Agung dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi dalam Rangka Penegakan Hukum pada Kamis 13 Maret 2025 di Lantai 22 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta.
Agung ST Burhanuddin menegaskan penyidikan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 yang sedang dilakukan penyidik Pidana Khusus murni penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.
JAM-Was mengapresiasi seluruh jajaran Adhyaksa atas kinerja tiap satuan kerja dalam menangani perkara dan laporan yang masuk.
Keberhasilan ini berperan penting dalam menjaga kredibilitas Kejaksaan dan memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel. (hms/ala)
JAKSA Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin menggelar pertemuan silaturahmi dengan Tenaga Ahli Jaksa Agung pada Jumat 18 Oktober 2024 di Aula Lt. 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung. Pertemuan ini membahas evaluasi atas kerja sama yang telah terjalin dalam rangka optimalisasi kinerja Kejaksaan.
JAKSA Agung menegaskan bahwa Institusi Kejaksaan RI akan terus bergerak dan berkarya termasuk dengan ikhtiar Badiklat Kejaksaan RI untuk memastikan peningkatan sumber daya manusia Aparat Kejaksaan. Hal ini merupakan Investasi SDM (Human Investment) yang harus tetap terjaga keberlanjutannya untuk kemajuan negeri.
PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Perintah Presiden yang disampaikan Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD itu upaya untuk memberantas simpul-simpul TPPO kerap terkendala, seperti karena masalah birokrasi dan adanya pihak yang memberikan sokongan terhadap tindak pidana ini.
(Kejagung) Republik Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam tingkat kepercayaan publik. Menurut hasil survei nasional yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada periode 20-24 Juni 2023, Kejaksaan Agung memperoleh persentase kepercayaan publik sebesar 81,2% dalam kategori Kepercayaan Terhadap Lembaga Negara.
KEPERCAYAAN publik terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) mengalami peningkatan di antara lembaga penegak hukum lainnya. Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menyebut Kejaksaan Agung memperoleh kepercayaan publik mencapai 80,6 persen.
