Konflik perkebunan antara masyarakat dengan korporasi di sejumlah wilayah mendapat perhatian serius Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng. Lembaga adat yang santer menangani persoalan itu pun buka suara. Pihaknya ingin menegaskan posisi masyarakat adat Dayak dalam sebagian besar arus konflik itu.
Konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit merupakan fenomena yang lazim terjadi di Kalteng. Kebanyakan konflik terjadi berlarut-larut. Meski carut marut bagai benang kusut, permasalahan ini memerlukan solusi konkret dari pengambil kebijakan.
-Konflik pertanahan di Kalimantan Tengah (Kalteng) memang tak habis-habis. Saling klaim kepemilikan lahan antarwarga ataupun dengan korporasi masih kerap terjadi. Persoalan ini turut menjadi perhatian pemerintah. Kendati demikian, hingga kini solusi terbaik masih terus dicari.
Masih sering terjadinya sengketa tanah di tengah masyarakat diduga disebabkan oleh lemahnya sistem administrasi pada instansi pemerintah yang mengurusi penerbitan dokumen atau surat tanah. Perihal sengketa tanah yang masih marak terjadi juga mendapat sorotan dari kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kalteng, Eldoniel A Mahar.
Polres Lamandau memediasi konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Perigi Raya dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit (PKS) PT Gamareksa Makarsari.
SAMPIT-Konflik lahan yang berkepanjangan antara warga Kotawaringin Timur (Kotim) melawan PT Karya Makmur Abadi (KMA) mendapat sorotan banyak kalangan. Tidak hanya wakil rakyat dan penggiat lingkungan, persoalan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit ini membuat Bupati Halikinnor angkat bicara.
