Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya terus berupaya mengatasi persoalan pertanahan, khususnya dalam mendukung pengembangan perumahan yang bebas konflik. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah mengajukan perubahan fungsi kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menegaskan komitmennya untuk melakukan pembangunan secara merata dan menyeluruh hingga ke tingkat akar rumput. Fokus utama diarahkan pada peningkatan infrastruktur, termasuk di wilayah kelurahan.
Seorang oknum guru SMP di Palangka Raya terancam dipecat menyusul dugaan tindakan asusila terhadap mantan siswinya. Pemerintah Kota (Pemko) menyatakan tidak akan mentoleransi pelanggaran berat seperti ini. Pemeriksaan internal telah dimulai, dan sanksi paling berat, yakni pemberhentian, kini membayangi sang oknum.
Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) mulai dilirik kembali oleh Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya. Pasalnya penataan PKL ini telah direncanakan sejak lama. Diketahui jumlah keseluruhan PKL yang akan direlokasi sebanyak 153. Dengan jenis dagangan yang berbeda-beda, pedagang yang mulanya berdagang di kawasan depan TVRI akan dipindahkan atau direlokasikan ke Pasar Datah Manuah.
Sejumlah wilayah di Kota Palangka Raya dilanda banjir akibat tingginya intensitas hujan di daerah hulu sungai yang melintasi kota. Menyikapi kondisi ini, Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini menegaskan pemerintah telah melakukan langkah antisipasi sejak beberapa minggu lalu berdasarkan informasi dari BMKG.
