Dalam semangat Iduladha 1446 Hijriah Rumah Sakit dr Doris Sylvanus (RSDDS) Palangka Raya menunjukkan kepedulian sosialnya dengan melaksanakan penyembelihan hewan kurban.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mendapatkan perhatian serius dari Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Arhensa Mullah Muhammad.
Sebanyak 336 tenaga kontrak (tekon) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) belum tercantum dalam database untuk masuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Badan Kepegawaian Negara (BKN), padahal proses seleksi sudah memasuki tahap akhir.
PERJUANGAN seorang ayah untuk keluarganya tidak pernah pudar dan akan terus membara. Sebuah video yang menyentuh hati publik baru-baru ini viral di media sosial memperlihatkan sosok seorang bapak tetap mengikuti tes PPPK meski baru mengalami kecelakaan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) memutuskan untuk menghentikan kontrak tenaga honorer atau non-ASN dengan masa kerja di bawah dua tahun. Ini berarti Pemkab Mura tidak akan lagi mempekerja tenaga honorer per 1 April 2025. Kebijakan ini sesuai dengan aturan pusat karena mereka tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPPK.
Pemprov Kalteng menegaskan kesiapannya dalam mengikuti kebijakan pusat terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Pemprov Kalteng menegaskan kesiapannya dalam mengikuti kebijakan pusat terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Usai menerima surat keputusan pengangkatan, ratusan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap I Kabupaten Kotawarinin Timur (Kotim) formasi tahun anggaran 2024 pada awal Maret lalu, kini mereka harus menerima bahwa pengangkatan mereka ditunda.
