MUARA TEWEH - Bupati Barito Utara (Batara) H Shalahuddin ST, MT memaparkan tujuh pilar misi pembangunan yang menjadi landasan kerja dalam mewujudkan visi daerah yang maju, tumbuh pesat, sejahtera, dan berkeadilan. Hal itu disampaikan dalam apel pagi gabungan di Arena Terbuka Tiara Batara, Senin (13/10/2025).
Pilar pertama, kata Shalahuddin, pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.
Program ini dirancang untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya religius dan berakhlak mulia, tetapi juga sehat, cerdas, produktif, serta mampu menguasai dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
Pembangunan SDM ini menjadi fondasi utama dalam mempersiapkan masyarakat menghadapi tantangan globalisasi dan persaingan era digital.
“Kami berdua (wakil bupati) berkomitmen untuk membangun Barito Utara yang maju dan berkelanjutan dengan mengembangkan SDM yang berkualitas,” tegasnya.
Pilar kedua menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur secara merata dan berkeadilan di seluruh wilayah kabupaten.
Pembangunan infrastruktur ini ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan di berbagai sektor vital, termasuk perekonomian, kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, serta pengembangan kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
“Komitmen ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai layanan dasar,” ujarnya.
Pada pilar ketiga, pemerintah berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan melalui pendekatan terpadu dan berkelanjutan.
Program ini mengoptimalkan potensi sektor pertanian dalam arti luas, meliputi pertanian pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura.
“Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekaligus meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian daerah, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha lokal,” jelasnya.
Pilar keempat menekankan pada pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas ekonomi melalui optimalisasi sektor-sektor potensial seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan energi.
Pengelolaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian lingkungan, serta menjamin distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Pilar kelima merupakan komitmen terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Pemerintah bertekad menciptakan pelayanan yang mengayomi, bertanggung jawab, dan berkeadilan, yang didukung oleh aparatur yang bersih, jujur, profesional, dan sejahtera.
Transformasi birokrasi ini dianggap sebagai katalisator untuk mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Pilar keenam dan ketujuh melengkapi kerangka pembangunan dengan pendekatan berbasis kearifan lokal dan inklusi sosial.
Pemerintah akan memperkuat peran lembaga adat dalam pembangunan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
Secara paralel, dilakukan pemberdayaan menyeluruh terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia, untuk memastikan pembangunan yang berkeadilan dan tidak meninggalkan satu pun segmen masyarakat.
Ketujuh pilar misi ini membentuk suatu kerangka pembangunan komprehensif yang saling terkait dan saling memperkuat.
Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan implementasi agenda pembangunan ini memerlukan kolaborasi dan sinergi berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas, untuk bersama-sama mewujudkan Barito Utara yang maju dan berkelanjutan.
“Visi serta misi ini bukan sekadar komitmen belaka, namun diperlukan dukungan dan kerja sama untuk saling bersatu padu. Bersama-sama kita berkolaborasi agar terwujudnya harapan kita bersama," tegasnya.
Pada hari yang sama, bupati secara resmi membuka Kick Off Meeting penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Batara untuk periode 2025-2029, Senin (13/10) di Gedung Balai Antang, Muara Teweh. Shalahuddin menegaskan bahwa dokumen ini merupakan langkah awal bagi sebuah kerja besar dan komitmen kolektif untuk merancang masa depan daerah.
Shalahuddin menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan kompas penuntun arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan. Dokumen ini diposisikan sebagai peta jalan yang detail dan sekaligus kontrak sosial antara pemerintah daerah dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk DPRD sebagai mitra legislatif yang sangat vital dalam proses perencanaan ini.
Bupati juga mengingatkan bahwa kualitas RPJMD yang disusun akan sangat menentukan tingkat kesejahteraan yang benar-benar dapat diraih dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Barito Utara. Oleh karena itu, proses penyusunannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, mengedepankan integritas, dan melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di daerah ini.
Ditegaskannya, penyusunan RPJMD ini memiliki landasan hukum yang kuat, yakni Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Peraturan tersebut memberikan waktu enam bulan setelah pelantikan kepala daerah untuk menetapkan Perda RPJMD, sehingga waktu yang dimiliki sangat terbatas dan berharga untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin.
Shalahuddin juga menekankan pentingnya menyelaraskan RPJMD dengan beberapa dokumen perencanaan lain. Dokumen ini harus menjadi langkah operasional pertama untuk mewujudkan RPJPD 2025-2045, selaras dengan RPJMN 2025-2029, dan merealisasikan visi-misi serta janji politiknya kepada rakyat, yang tertuang dalam 11 program unggalan.
Untuk memastikan kualitas RPJMD, Bupati memberikan arahan khusus kepada seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Pertama, Keterpaduan dan Koordinasi. Proses penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah harus dilakukan secara simultan dan terkoordinasi. Bapperida harus menjadi penggerak dan pemandu utama,” tegasnya. Ia melarang keras adanya ego sektoral dalam proses ini.
Arahan kedua adalah penggunaan pendekatan tekokratis dan partisipatif. Proses perencanaan harus berbasis data, dengan memanfaatkan capaian pembangunan lima tahun terakhir sebagai baseline. Di sisi lain, forum konsultasi publik dan Musrenbang harus substansial, melibatkan semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, dan kelompok rentan.
Bupati juga meminta agar dilakukan cascading yang jelas dan logis dari visi-misi menjadi tujuan, sasaran, strategi, hingga program prioritas yang konkrit di masing-masing OPD.
"Hindari cascading indikator yang kaku, tetapi fokuslah pada cascading kinerja untuk memastikan setiap program benar-benar berkontribusi pada pencapaian outcome yang diharapkan,” imbuhnya.
Secara spesifik, Shalahuddin memerintahkan kepala dinas terkait untuk segera menjemput dan mendetailkan program unggulan ke dalam dokumen perencanaan. Instruksi langsung diberikan kepada Dinas Pendidikan untuk merancang program pendidikan gratis 16 tahun, Dinas Kesehatan untuk mematangkan program BPJS gratis, serta Dinas PUPR dan Pertanian untuk bersinergi membangun infrastruktur desa.
Shalahuddin menyatakan keyakinannya bahwa dengan semangat kebersamaan dan integritas yang tinggi, Batara mampu menyusun RPJMD yang visioner, aplikatif, dan berpihak pada masyarakat. Momentum kick off ini diharapkan menjadi awal perjalanan baru membangun Batara yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan bagi semua warga. (ren/ala)
Editor : Ayu Oktaviana