MUARA TEWEH – Lima usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara resmi mendapat restu politik dari Fraksi Partai Demokrat DPRD setempat. Dukungan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di gedung DPRD, Senin (2/3/2026).
Rapat yang dipimpin pimpinan DPRD tersebut turut dihadiri Bupati Barito Utara H. Shalahuddin bersama jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Barito Utara. Sebanyak 19 legislator tampak hadir mengikuti jalannya sidang paripurna.
Anggota Fraksi Partai Demokrat, Patih Herman AB, menyatakan pihaknya sepakat untuk melanjutkan pembahasan kelima Raperda usulan eksekutif ke tahap berikutnya. Menurutnya, seluruh materi muatan dalam rancangan perda tersebut sejalan dengan kebutuhan pembangunan di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan.
"Fraksi Partai Demokrat menyatakan menerima dan siap duduk bersama membahas kelima Raperda ini secara mendalam. Kami yakin pembahasan yang konstruktif akan melahirkan produk hukum yang bermanfaat bagi masyarakat," ungkap Patih Herman di hadapan peserta sidang.
Lima materi kebijakan yang akan masuk meja pembahasan DPRD meliputi: RPJMD 2025-2029, Menjabarkan visi-misi kepala daerah ke dalam program prioritas lima tahunan; Pengarusutamaan Gender (PUG), Memastikan pembangunan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat; Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan, Mengatur mekanisme serah terima fasilitas umum dari pengembang; Penanganan Permukiman Kumuh, Menyediakan payung hukum untuk revitalisasi kawasan tak layak huni; Cadangan Pangan Daerah, Menjamin ketersediaan pangan saat kondisi darurat atau gejolak pasar.
Patih Herman AB menekankan bahwa Raperda RPJMD memiliki posisi strategis karena akan menjadi haluan pembangunan selama setengah dekade ke depan.
"Dokumen ini bukan sekadar kertas kerja, tapi komitmen bersama untuk kemajuan daerah. Semua elemen pembangunan akan merujuk pada rencana ini," jelasnya.
Mengenai Raperda Pengarusutamaan Gender, politisi yang akrab disapa Herman ini menjelaskan bahwa kebijakan ini akan memastikan pembangunan tidak timpang gender.
"Perencanaan pembangunan ke depan harus mampu menyerap aspirasi semua kelompok, baik laki-laki maupun perempuan, agar hasilnya bisa dinikmati secara adil," terangnya.
Sementara untuk Raperda fasilitas umum perumahan, ia menyebut pentingnya kejelasan status infrastruktur yang dibangun pengembang.
"Selama ini masih ada tumpang tindih pengelolaan fasum. Dengan adanya aturan ini, pemerintah daerah punya kepastian hukum untuk memanfaatkan dan merawat fasilitas umum," ujarnya.
Mengenai Raperda permukiman kumuh, Herman menyoroti persoalan hunian padat dengan infrastruktur minim yang masih ditemui di sejumlah titik.
"Kami ingin aturan ini bisa menjadi instrumen untuk menata ulang kawasan kumuh agar layak huni dan sehat," tegasnya.
Sedangkan untuk Raperda cadangan pangan, ia mengingatkan pentingnya antisipasi terhadap potensi krisis.
"Pangan adalah soal hidup mati masyarakat. Pemerintah harus punya stok yang siap disalurkan kapan saja dibutuhkan, baik karena bencana maupun fluktuasi harga," pungkasnya.
Di penghujung penyampaiannya, Herman mengajak semua fraksi untuk mengedepankan musyawarah dalam pembahasan nanti. Ia juga menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 hijriah kepada seluruh muslim yang hadir.
"Semoga proses legislasi ini diberi kemudahan dan menghasilkan produk hukum yang membawa berkah bagi seluruh masyarakat Barito Utara," tutupnya. (ren)
Editor : Ayu Oktaviana