PALANGKA RAYA-Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti masih tingginya harga MinyaKita di pasaran, meskipun provinsi ini memperoleh kuota besar minyak goreng dalam skema distribusi nasional.
Bulog mengakui bahwa tata kelola distribusi MinyaKita di Kalteng belum berjalan optimal. Hal itu disampaikan Pemimpin Perum Bulog Kanwil Kalteng Budi Sultika pada acara penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalteng dan Bulog tentang penyediaan barang kebutuhan pokok dalam rangka pengendalian inflasi daerah, Kamis (22/1/2026), di Kantor Gubernur Kalteng.
“Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025, ada kuota 35 persen minyak goreng untuk BUMN. Kalau saya lihat, Kalimantan Tengah ini salah satu yang paling besar kuotanya. Tapi ironisnya, harga minyak goreng, termasuk MinyaKita, justru masih mahal,” ujar Budi.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme dan tata kelola distribusi MinyaKita dari jalur BUMN ke daerah belum berjalan sebagaimana mestinya.
“Memang tata kelolanya belum berjalan. Ini yang akan kita benahi bersama. Jangan sampai ada peribahasa ‘anak ayam mati di lumbung padi’, minyaknya banyak, kuotanya tinggi, tapi masyarakat membeli dengan harga mahal,” tegasnya.
Budi menjelaskan, pada 2026 Bulog mendapat penugasan baru untuk ikut mengawal distribusi minyak goreng, termasuk MinyaKita, di daerah.
Melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalteng, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin), serta Dinas Ketahanan Pangan, Bulog akan mendorong agar pasokan MinyaKita dari jalur BUMN dapat lebih merata hingga ke wilayah pedalaman.
“Kita punya jalur distribusi BUMN, baik dari Pangkalan Bun, Sampit, sampai ke wilayah-wilayah lain seperti Puruk Cahu dan daerah pedalaman. Ini yang akan kita geser dan optimalkan agar MinyaKita bisa sampai ke masyarakat dengan harga terjangkau,” katanya.
Menurut Budi, pengawalan distribusi MinyaKita menjadi krusial menjelang periode rawan inflasi, khususnya menjelang Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional, ketika permintaan bahan pokok cenderung meningkat.
“Melalui kerja sama ini, kita ingin memastikan seluruh bahan pokok, termasuk MinyaKita, benar-benar kita kawal. Stok harus aman dan harga juga harus aman,” ujarnya.
Ia menegaskan, Bulog siap mendukung penuh kebijakan Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan menekan laju inflasi daerah.
“Kami di Bulog tegak lurus mendukung Pak Gubernur untuk mengamankan pangan di Kalimantan Tengah. Termasuk memastikan MinyaKita tidak menjadi sumber inflasi baru,” pungkasnya.
Tanggapan Disdagperin Kalteng
Pada kesempatan tersebut, menanggapi sorotan Bulog mengenai MinyaKita, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kalteng Norhani menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan pengecekan lapangan guna memastikan kebenaran informasi tersebut serta menelusuri jalur distribusinya.
“Kami baru menerima informasinya, jadi nanti akan kami cek langsung. Tapi imbauan kami tetap sama, agar MinyaKita dijual sesuai dengan HET supaya tidak merugikan masyarakat,” tegasnya.
Norhani menambahkan, apabila dalam pengecekan nanti ditemukan pelanggaran, pihaknya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kalau nanti ditemukan tidak sesuai ketentuan, tentu akan kami tindak. Ini penting agar distribusi MinyaKita benar-benar berpihak kepada masyarakat dan tidak menjadi beban baru di tengah upaya pengendalian inflasi,” tandasnya. (ovi)
Editor : Agus Pramono