PALANGKA RAYA – Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah mengungkapkan sejumlah kendala dalam percepatan operasionalisasi Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDK MP), khususnya terkait kerja sama dengan mitra Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyedia elpiji.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalteng, Rahmawati, mengatakan percepatan operasional gerai Koperasi Merah Putih merupakan instruksi langsung dari para bupati di daerah, yang meminta pengurus koperasi segera berkoordinasi agar gerai dapat segera berjalan.
“Mereka ini diminta bupati untuk mengoordinasikan percepatan operasionalisasi gerai Koperasi Merah Putih. Yang terjadi sekarang, justru banyak keluhan dari pengurus koperasi langsung ke kami,” kata Rahmawati, Rabu (21/1/2026).
Menurut Rahmawati, keluhan terbesar datang dari kerja sama dengan PT Patra Niaga, khususnya terkait penyediaan gas LPG.
Ia menyebut, hampir 40 persen KDK Merah Putih di Kalimantan Tengah mengusulkan elpiji sebagai komoditas utama yang dijual di gerai koperasi.
“Yang paling banyak dikeluhkan itu dari PT Patra Niaga karena terkait elpiji. Sekitar 40 persen KDK Merah Putih yang kami data mengusulkan elpiji, karena itu kebutuhan utama masyarakat,” ujarnya.
Namun, hingga kini, komunikasi dengan pihak PT Patra Niaga dinilai belum berjalan optimal. Bahkan, Rahmawati mengungkapkan perwakilan perusahaan tersebut tidak hadir dalam rapat koordinasi yang digelar baru-baru ini.
“Kemarin kami rapat, tapi dari PT Patra Niaga tidak hadir. Kami juga kesulitan menghubungi dan mendapatkan konfirmasi dari mereka,” katanya.
Rahmawati menegaskan, keterlambatan ini berdampak langsung pada target pemerintah pusat yang mensyaratkan minimal satu gerai KDK Merah Putih sudah beroperasi di setiap daerah.
“Dari pusat meminta minimal satu KDK Merah Putih itu sudah ada satu gerai yang jalan. Sementara di lapangan, pengurus menilai elpiji ini yang paling mudah dan paling dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, selain elpiji, kebutuhan pokok seperti beras juga menjadi komoditas penting. Namun, tanpa dukungan elpiji, gerai koperasi dinilai belum bisa menjawab kebutuhan utama masyarakat secara menyeluruh.
“Kalau sembako, masyarakat paling butuh beras dan elpiji. Kalau itu belum bisa jalan, tentu operasional gerai jadi terhambat,” pungkas Rahmawati.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap adanya kejelasan mekanisme dan percepatan koordinasi dari mitra BUMN agar program Koperasi Merah Putih dapat berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa dan kelurahan di Bumi Tambun Bungai.(*rif/ram)
Editor : Ayu Oktaviana