PALANGKA RAYA-Melambungnya harga minyak goreng subsidi merek Minyakita hingga menembus lebih dari Rp20 ribu per liter menjadi perhatian DPRD Kota Palangka Raya. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani agar tidak semakin membebani masyarakat.
Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu, meminta pemerintah daerah dan instansi terkait memperketat pengawasan terhadap distribusi Minyakita. Langkah tersebut penting untuk memastikan stok tersedia di pasaran dan harga jual tetap sesuai ketentuan.
“Ini perlu menjadi perhatian bersama. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok yang seharusnya tersedia dengan harga terjangkau,” ujarnya, Senin (8/6/2026).
Menurut Hap, minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang digunakan hampir setiap hari oleh masyarakat. Karena itu, setiap gejolak harga maupun gangguan pasokan harus segera direspons oleh pemerintah.
Ia menilai pengawasan distribusi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat distributor hingga pedagang eceran. Dengan begitu, pemerintah dapat memastikan tidak ada hambatan yang menyebabkan pasokan berkurang di pasar.
Selain menjaga ketersediaan barang, pengawasan juga diperlukan untuk mencegah praktik penimbunan maupun penyimpangan distribusi yang berpotensi memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.
“Pemerintah harus memastikan pasokan tersedia dan tepat sasaran. Masyarakat jangan sampai menjadi pihak yang dirugikan akibat distribusi yang tidak lancar,” tegasnya.
Salah satu wilayah yang dilaporkan mengalami kesulitan mendapatkan Minyakita adalah kawasan Mendawai. Warga mengaku harus mencari ke berbagai tempat untuk mendapatkan minyak goreng subsidi tersebut.
“Harus dicari tahu apa penyebabnya, apakah karena distribusi yang terganggu, pasokan yang berkurang, atau faktor lainnya,” katanya.
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya bergerak cepat menyikapi persoalan harga minyak goreng rakyat atau Minyakita yang masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Menyusul rencana pemerintah pusat menaikkan HET Minyakita, Pemko memastikan berbagai langkah penanganan telah disiapkan agar harga di pasaran dapat kembali stabil.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat khusus untuk membahas persoalan tersebut. Berbagai informasi terkait kondisi distribusi dan harga minyak goreng di lapangan juga telah dihimpun sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Kami sudah menggelar rapat terkait persoalan tersebut dan sejumlah solusi juga sudah disiapkan,” ujar Fairid.
Fairid mengungkapkan saat ini masih memantau perkembangan situasi sekaligus melakukan upaya penanganan. Pemko juga berupaya memutus mata rantai permasalahan yang diduga menjadi penyebab tingginya harga minyak goreng di tingkat konsumen.
“Kami sudah mendapatkan berbagai informasi terkait kondisi yang terjadi dan saat ini sedang melihat perkembangan situasinya. Upaya-upaya penanganan juga sudah disiapkan,” katanya.
Fairid menambahkan, pihaknya tengah bekerja untuk mencari akar persoalan yang menyebabkan harga minyak goreng belum kembali normal. Hasil dari langkah-langkah yang dilakukan tersebut akan disampaikan kepada masyarakat setelah prosesnya rampung.
“Kami sudah mencoba memotong rantai permasalahan yang ada. Nanti setelah prosesnya selesai akan kami sampaikan lebih lanjut,” tegasnya.(*)
Editor : Agus Pramono