JAKARTA – Penerapan bahan bakar biodiesel B50 yang resmi dimulai pada Juli 2026 dinilai membawa manfaat bagi perekonomian nasional, terutama dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Namun, di balik potensi penghematan devisa hingga Rp170 triliun, kebijakan tersebut juga dinilai menyimpan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, mengatakan pemerintah bersama Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus memastikan pasokan serta keandalan B50 agar tidak menimbulkan persoalan baru, khususnya bagi sektor transportasi dan logistik.
"Pertama soal keandalan dan pasokan produk B50. Kementerian ESDM dan Pertamina harus menjamin B50, baik pasokan dan keandalannya, apalagi untuk kendaraan logistik," ujar Tulus di Jakarta, Senin (13/7/2026).
Menurut Tulus, kompatibilitas B50 terhadap berbagai jenis mesin harus menjadi perhatian utama. Ia menilai pemerintah perlu memastikan campuran biodiesel berbasis minyak sawit atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebesar 50 persen tersebut aman digunakan pada kendaraan pribadi, truk logistik, kapal laut, lokomotif kereta api hingga mesin pembangkit listrik.
Ia mengungkapkan, selama ini masih terdapat sejumlah keluhan mengenai performa biodiesel pada mesin kapal.
"Jangan sampai penggunaan bahan bakar B50 menjadi high cost economy bagi industri, baik untuk operasional dan pemeliharaan," katanya dilansir dari inilahdotcom.
Selain itu, pasokan B50 juga harus tersedia secara merata hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Gangguan distribusi dinilai dapat meningkatkan biaya logistik yang pada akhirnya berdampak terhadap harga barang dan daya beli masyarakat.
Produktivitas Sawit Jadi Sorotan
Tulus juga menyoroti tren menurunnya produktivitas tanaman kelapa sawit akibat faktor usia. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan memengaruhi produksi crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku utama B50.
Menurutnya, apabila kebutuhan CPO untuk sektor energi terus meningkat, sementara kebutuhan industri pangan tetap tinggi, maka potensi perebutan pasokan akan semakin besar.
Catatan berikutnya adalah kemungkinan meningkatnya beban subsidi energi. Tulus menjelaskan bahwa harga CPO sama seperti harga minyak mentah yang bergerak mengikuti pasar global sehingga berpotensi memengaruhi besaran subsidi pemerintah.
"Potensi subsidi energi justru membengkak, alias beban fiskal yang lebih besar," ujarnya.
Dikhawatirkan Berdampak pada Harga Pangan
FKBI juga mengingatkan adanya potensi persaingan penggunaan CPO antara sektor energi dan pangan. Dari sisi produsen, pemanfaatan CPO untuk energi dinilai lebih menguntungkan dibandingkan untuk kebutuhan pangan.
Kondisi tersebut dikhawatirkan mengurangi pasokan bahan baku industri pangan sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga minyak goreng serta berbagai produk turunan sawit seperti kosmetik dan produk perawatan tubuh.
"Pemerintah harus menjamin pasokan CPO, jangan sampai pasokan untuk pangan tergerus karena dialokasikan untuk program energi B50," tegas Tulus.
Selain aspek ekonomi, Tulus juga menilai peningkatan kebutuhan CPO untuk program B50 berpotensi memicu pembukaan lahan sawit baru yang dapat memperluas deforestasi.
Menurutnya, apabila ekspansi perkebunan sawit tidak dikelola secara berkelanjutan, maka tujuan penggunaan B50 untuk menekan emisi justru dapat bertolak belakang dengan upaya pelestarian lingkungan.
"Jika fenomena ini yang terjadi maka kerugian ekonomi, sosial, dan ekologis menjadi lebih besar. Tujuan mengusung B50 untuk mengurangi emisi gas buang bisa berakhir tragis apabila deforestasi meluas dan potensi bencana semakin besar," pungkasnya.(*)
Editor : Ayu Oktaviana