PALANGKA RAYA – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat sorotan Anggota Komisi IV DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng, Bambang Purwanto. Ia mempertanyakan penyebab antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang terjadi hampir di berbagai daerah.
Antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Pangkalan Bun, Sampit, Palangka Raya hingga daerah lainnya. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada BBM bersubsidi jenis Pertalite, tetapi juga BBM nonsubsidi seperti Pertamax.
Baca Juga: Antrean Pertalite Mengular di Palangka Raya, Satpol PP Temukan Pasokan Tak Sesuai Pesanan SPBU
Bambang mengaku telah menanyakan langsung persoalan tersebut kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat bertemu dalam Sidang Paripurna DPR RI.
Salah satu hal yang dipertanyakan adalah kemungkinan adanya pengurangan kuota BBM untuk Kalteng. Namun, menurut Bambang, Menteri ESDM menyatakan tidak ada pengurangan kuota BBM untuk provinsi tersebut.
“Beliau (Menteri ESDM) mengatakan tidak ada pengurangan kuota BBM untuk Kalteng. Kalau memang tidak ada pengurangan, kenapa antrean masih panjang dan bukan hanya Pertalite, termasuk Pertamax juga sulit didapat?” ujar Bambang kepada Kalteng Pos, Jumat (14/8/2026).
Pemerintah Diminta Cari Penyebab Kelangkaan
Bambang menilai pemerintah perlu segera menjelaskan persoalan yang menyebabkan BBM sulit diperoleh masyarakat. Sebab, antrean panjang di SPBU tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berpotensi berdampak terhadap kegiatan ekonomi.
Baca Juga: Rencana Pemerintah Batasi Subsidi Pertalite untuk Warga Desil 9–10, Ini Cara Cek Statusmu!
Menurutnya, apabila kuota BBM memang tidak mengalami pengurangan, pemerintah perlu menelusuri persoalan pada rantai distribusi hingga tingkat penyalur.
“BBM hilang, ke mana ini? Kalau kuotanya tidak dikurangi, harus dicari persoalannya,” tegas politikus Partai Demokrat tersebut.
Ia juga menyoroti fungsi pengawasan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terhadap distribusi BBM di Kalteng.
Menurut Bambang, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan BBM yang telah dialokasikan bagi Kalteng benar-benar tersalurkan sesuai ketentuan hingga ke SPBU.
Tidak hanya BPH Migas, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum juga diminta turun melakukan pengawasan di lapangan.
Langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penyimpangan dalam distribusi maupun penyaluran BBM.
“Bagaimana pengawasan dari BPH Migas, pemerintah daerah dan aparat hukum? Jangan sampai ada lagi kelangkaan BBM seperti ini,” katanya.
Antrean BBM Jangan Dibiarkan Berlarut
Bambang berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan BBM di Kalteng. Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar.
Selain penyelesaian di lapangan, pemerintah juga diminta memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU.
Kejelasan tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian sekaligus memastikan distribusi BBM di Kalimantan Tengah berjalan sesuai kuota dan kebutuhan masyarakat.(*)
Editor : Ayu Oktaviana