PALANGKA RAYA– Persoalan antrean BBM di sejumlah SPBU Palangka Raya dinilai tidak cukup diselesaikan dengan menambah jam operasional.
Pemerintah diminta memastikan ketersediaan BBM, khususnya BBM bersubsidi, sekaligus memperketat pengawasan distribusi dari titik pasokan hingga ke SPBU.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya Hatir Sata Tarigan mengatakan, kondisi tersebut perlu segera dievaluasi pemerintah bersama pihak terkait.
Baca Juga: Pertamina Beberkan Penyebab Antrean BBM Mengular di SPBU yang Ada di Palangka Raya
Menurutnya, persoalan BBM bukan hanya soal panjangnya antrean kendaraan, tetapi juga menyangkut ketersediaan dan kelancaran distribusinya.
“Persoalan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari panjangnya antrean kendaraan di SPBU. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan BBM, khususnya BBM bersubsidi yang menjadi kebutuhan masyarakat, benar-benar dapat diakses secara wajar,” ucapnya, Jumat (11/9/2026).
Hatir mengingatkan, masyarakat jangan sampai dihadapkan pada pilihan sulit antara menghabiskan waktu untuk mengantre di SPBU atau membeli BBM eceran dengan harga lebih tinggi.
Baca Juga: Trauma Kabut Asap 2015 Terulang, Eni Kini Cemas Melihat Anaknya Sesak Napas
Menurutnya, jika antrean terus terjadi sementara ketersediaan BBM belum normal, masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak. Beban tersebut tidak hanya berupa waktu yang terbuang, tetapi juga bertambahnya pengeluaran sehari-hari.
“Kalau antre di SPBU terlalu lama, mereka akhirnya membeli eceran dengan harga yang lebih tinggi. Ini tentu menjadi beban tambahan bagi masyarakat,” katanya.
SPBU 24 Jam Dinilai Perlu Dievaluasi
Hatir juga menyoroti langkah sejumlah SPBU yang membuka pelayanan selama 24 jam sebagai upaya mengurai antrean.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dievaluasi efektivitasnya. Sebab, penambahan jam pelayanan tidak akan banyak membantu apabila persoalan utamanya justru terletak pada keterbatasan pasokan BBM.
“Keberadaan sejumlah SPBU yang beroperasi selama 24 jam sebagai upaya mengurai antrean perlu dievaluasi efektivitasnya. Operasional 24 jam harus benar-benar memberikan solusi bagi masyarakat, bukan sekadar memperpanjang waktu pelayanan tanpa menyelesaikan persoalan ketersediaan BBM bersubsidi,” ujarnya.
Ia menilai, penambahan jam operasional seharusnya berjalan beriringan dengan kepastian pasokan. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mendapatkan waktu pelayanan yang lebih panjang, tetapi juga kepastian memperoleh BBM.
Baca Juga: Update Harga BBM Awal September 2026, Sejumlah BBM Non-subsidi Naik
Distribusi BBM Diminta Diperketat
Karena itu, Hatir meminta pemerintah memperketat pengawasan distribusi BBM. Penyaluran mulai dari titik pasokan hingga ke SPBU harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah persoalan distribusi yang pada akhirnya kembali dirasakan masyarakat di tingkat SPBU.
“Dalam hal ini juga meminta pengawasan terhadap distribusi BBM diperketat. Termasuk memastikan penyaluran dari titik pasokan hingga SPBU berjalan sesuai ketentuan,” lanjutnya.
Bagi Hatir, kelancaran distribusi BBM memiliki dampak yang lebih luas terhadap aktivitas masyarakat. Kesulitan memperoleh BBM dengan harga normal dapat ikut mengganggu aktivitas ekonomi.
Baca Juga: Antrean SPBU di Kota Cantik yang Terus Berulang dan Entah Kapan Berakhir
Salah satu sektor yang perlu diantisipasi adalah distribusi kebutuhan pokok.
Kendaraan pengangkut pangan dan barang membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitas distribusi.
Jika biaya memperoleh BBM meningkat, biaya operasional pengangkutan juga berpotensi ikut naik. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap harga barang yang dibeli masyarakat.
Karena itu, Hatir meminta pemerintah tidak melihat antrean BBM sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM perlu dijaga agar tidak berkembang menjadi persoalan ekonomi baru.
“Pemerintah perlu hadir dan memastikan distribusi berjalan lancar. BBM tersedia, distribusi pangan juga harus dijaga. Jangan sampai masalah di satu sektor kemudian merembet dan membebani masyarakat di sektor lainnya,” pungkasnya.(*)
Editor : Ayu Oktaviana