YULVI, murid kelas 4 SD di Parang Batang, mengaku sering dipulangkan lebih awal karena guru tidak datang ke sekolah. “Kalau hujan, gurunya bisa tidak datang, jadi kami dipulangkan cepat,” ujarnya polos saat ditanya Kalteng Pos awal Desember lalu.
Salah satu guru SDN 1 Parang Batang, Risda, juga turut mengatakan hal serupa.
Meski secara formasi guru dari kelas 1 hingga kelas 6 sudah terpenuhi, masalah kedisiplinan masih menjadi tantangan.
Ia mengungkapkan, masih ada tenaga pendidik yang jarang hadir ke sekolah, bahkan hingga berminggu-minggu.
“Kami sering kekurangan guru yang benar-benar turun mengajar. Kadang satu hari hanya satu atau dua orang yang datang. Bahkan sampai ada celetukan dari anak anak yang mengatakan kalau bapak engga sanggup jadi guru, gak usah jadi guru aja,” katanya.
Menurutnya hal tersebut miris sekali terdengar di telinga. Situasi ini membuat guru yang aktif harus menutup kekosongan kelas.
Ia mengaku sering mengajar lebih dari satu kelas dalam sehari demi memastikan anak-anak tetap mendapatkan pelajaran. “Kasihan anak-anak kalau tidak ada guru,” ucapnya.
Lemahnya pengawasan dan sistem absensi manual membuka celah manipulasi kehadiran. Absensi kerap diisi penuh meski kenyataannya tidak semua guru hadir.
“Kalau pakai absensi koordinat atau digital, mungkin tidak bisa dimanipulasi,” ujarnya.
Dampak dari kondisi ini dirasakan langsung oleh murid. Anak-anak sering dipulangkan lebih cepat karena tidak ada guru yang mengajar. Proses pembelajaran menjadi tidak optimal, bahkan terhenti.
“Anak-anak pulang cepat, kadang hanya dapat tugas, kadang tidak belajar sama sekali,” katanya
Ia menilai, kondisi pendidikan di desa sangat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Bukan hanya soal bangunan sekolah, tetapi juga penguatan infrastruktur listrik, internet, serta pengawasan kedisiplinan tenaga pendidik.
Risda juga menyinggung adanya bantuan infrastruktur telekomunikasi yang tidak sampai ke sekolah. Beberapa program penyediaan jaringan internet desa dinilai tidak transparan dan tidak menyentuh kebutuhan pendidikan.
“Sekolah benar-benar butuh internet, tapi tidak pernah dapat,” katanya.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, para guru yang aktif tetap bertahan karena kepedulian terhadap masa depan anak-anak desa. “Kami ini bertahan karena kasihan anak-anak. Mereka berhak dapat pendidikan yang layak,” ujarnya.
Hingga kini sekolah masih bergantung pada listrik desa yang sangat terbatas. Aliran listrik hanya tersedia dalam waktu tertentu dan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Meski sudah dibantu panel surya, daya listrik sering kali turun, terutama saat musim hujan.
“Kalau panas masih terbantu, tapi kalau hujan sering drop. Padahal kami pakai laptop, printer, dan HP untuk administrasi dan laporan,” tuturnya.
Padahal, hampir seluruh komunikasi kedinasan kini mengandalkan aplikasi pesan instan. Guru dituntut selalu siaga menerima informasi, pelaporan, hingga konfirmasi data, terutama menjelang akhir tahun. “Kalau telat respon, bisa dianggap tidak aktif,” ujarnya.
Ironisnya, di tengah tuntutan digitalisasi pendidikan, sekolah justru tidak memiliki fasilitas penunjang yang memadai. Proyektor tidak bisa digunakan karena keterbatasan daya listrik. Kegiatan pembelajaran terpaksa dilakukan dengan alat seadanya. “Kami sudah terbiasa pakai apa yang ada. Mau pakai proyektor juga tidak bisa hidup,” ungkapnya. (zia/ala)
Editor : Ayu Oktaviana