Kemarau panjang memperberat aktivitas masyarakat di Kecamatan Rakumpit. Jalur sungai yang menjadi urat nadi transportasi semakin dangkal. Di sejumlah titik, warga bahkan harus turun dari perahu untuk mendorongnya melewati bagian sungai yang hanya setinggi lutut.
PALANGKA RAYA-Kemarau panjang memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat di Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya. Selain persoalan air bersih, surutnya aliran sungai yang hanya tinggal selutut membuat mobilitas warga di sejumlah wilayah semakin sulit.
Sekretaris Kecamatan Rakumpit, Yankris, mengatakan kondisi tersebut dirasakan masyarakat yang secara garis besar mengandalkan jalur sungai sebagai akses utama. Sedikitnya terdapat lima kelurahan yang masyarakatnya harus menyeberangi sungai dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Baca Juga: Kemarau Panjang, Warga Rakumpit Kian Sulit, Dewan Minta Pemerintah Beri Perhatian
Yankris menyebut kondisi sungai saat ini semakin dangkal. Perahu kecil bermesin yang biasanya digunakan warga tidak selalu dapat melintas dengan mudah.
Di sejumlah titik, warga bahkan harus turun dari perahu dan mendorongnya agar bisa melewati bagian sungai yang dangkal.
“Untuk Petuk Barunai, itu mereka, kata orang itu, ketemu, bahasa orang yang banyak itu ‘sangkrah’ namanya. Jadi sangkrah itu, mereka ketemu enam titik sangkrah, jadi mereka harus turun, karena sungai itu tingginya selutut kurang,” ujar Yankris, Senin (7/9/2026).
Kondisi serupa juga terjadi pada akses menuju Kelurahan Gaung Baru dan Kelurahan Panjehang. Yankris menyebut terdapat sekitar tiga hingga empat titik yang kedalaman airnya hanya setinggi lutut.
“Kalau di Gaung Baru dan Panjehang, itu antara tiga sampai empat titik, yang setinggi lutut basahnya. Jadi mereka harus turun untuk mendorong alkonnya (perahu kecil bermesin) supaya bisa melewati,” katanya.
Meski kondisi tersebut belum menyebabkan akses masyarakat terputus total, dan distribusi kebutuhan masyarakat masih dapat dilakukan, Yankris menyebut kondisi tersebut tetap berpengaruh terhadap efektivitas warga dalam beraktifitas. Ia mengatakan khusus Panjehang, terdapat alternatif akses darat yang dapat digunakan masyarakat. “Sulit lah untuk di lalui meski akses bukan terputus total,” tegasnya.
Baca Juga: Kemarau dan Karhutla Berdampak Kepada Hasil Panen dan Pendapatan Petani di Sampit
Di tengah keterbatasan akses, pelayanan dasar masyarakat tetap diupayakan berjalan. Yankris mengatakan tenaga kesehatan telah tersedia di seluruh kelurahan di Kecamatan Rakumpit. Pihak kecamatan juga menyiapkan fasilitas pendukung untuk menghadapi kemungkinan meningkatnya gangguan kesehatan akibat kemarau dan asap karhutla. Salah satunya berupa rumah oksigen.
“Jadi, teman-teman puskesmas itu, kita membuat rumah oksigen ada dua titik,” ujarnya.
Salah satu fasilitas tersebut berada di Kelurahan Pager. Rumah oksigen dilengkapi tabung oksigen dan ruangan yang dapat digunakan masyarakat ketika membutuhkan penanganan terkait gangguan pernapasan. Dukungan dari pihak perusahaan juga disebut membantu penyediaan obat-obatan dan fasilitas pendukung pelayanan kesehatan.
Namun, persoalan akses tetap menjadi tantangan. Jarak antarkelurahan dan kondisi geografis membuat pelayanan kepada masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau membutuhkan dukungan sarana yang memadai.
Kemarau panjang juga meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bagi wilayah seperti Rakumpit, penanganan karhutla memiliki tantangan tersendiri karena luas wilayah dan keterbatasan peralatan pemadam.
Baca Juga: Air Sungai Mentaya Tak Lagi Bisa Dipakai, 3 Desa di Pulau Hanaut Krisis Air Bersih
Yankris mengatakan masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat kota menjadi pihak yang pertama kali harus melakukan penanganan ketika kebakaran terjadi.
“Karena kalau kampung di sana, anggaplah hutan terbakar, orang kampung kan sedikit, deh. Kan mereka dengan keterbatasan mereka, peralatan yang terbatas, ya kasihan kan?” katanya.
Kondisi tersebut pernah dirasakan saat kebakaran terjadi di kawasan Panjehang dan Gaung Baru. Api yang sempat padam dapat kembali membesar ketika angin bertiup. Bahkan, warga harus berjibaku agar api tidak mendekati fasilitas pendidikan yang berada di kawasan tersebut.
“Jadi dia kan padam, tapi ketika ada angin, bangun lagi apinya kan. Berkumpul lagi. Jadi yang tadi mereka menahan supaya tidak sampai masuk ke ini, ke sekolah. Kan di sana ada SMK. SMK kemarin nyaris lah mendekati SMK kita yang ada di sana,” ungkapnya.
Menurut Yankris, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah personel, tetapi juga ketersediaan peralatan dan sumber air.
Pengerahan armada dari wilayah lain juga tidak selalu menjadi solusi. Sebab, ketika armada pemadam dari wilayah seperti Bukit Batu dikerahkan ke Rakumpit, wilayah asalnya tetap harus mendapat pengamanan apabila terjadi kebakaran.
“Kalau kami kerahkan, turunkan dari Damkar Bukit Batu ke Rakumpit, terjadilah, sorry, dalam waktu dua jam, ternyata dua jam ini terjadi kebakaran di Bukit Batu. Siapa yang menjawab?” tuturnya.
Karena itu, pihak kecamatan mendorong adanya penguatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi karhutla. Kebutuhan seperti sumur bor dan peralatan pemadam diharapkan dapat dimasukkan dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbang.
“Sekarang kita harus mempersiapkan, sejak dini lah, empat tahun ke depan itu, persiapan untuk menghadapi El Nino berikutnya,” ujarnya.
Kondisi yang dialami pihak Kecamatan Rakumpit tersebut mendapat perhatian dari Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Jati Asmoro.
Sebagai wakil rakyat, Jati menilai persoalan yang dihadapi masyarakat Rakumpit tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan teknis transportasi. Kemarau panjang, menurutnya, telah berdampak pada sejumlah aspek kehidupan masyarakat.
“Yang pertama, akses. Karena air semakin surut, sehingga kadang-kadang mereka itu untuk menuju ke kota atau ke daerah lain agak sulit karena akses sungai yang semakin surut,” ujar Jati, Selasa (8/9).
Menurut Jati, kondisi sungai yang surut berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat, terutama warga yang berada di kawasan pinggiran Sungai Rakumpit. Selain akses, ia juga menyoroti persoalan air bersih. Kekeringan membuat masyarakat semakin kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.
“Dan air bersih. Nah, kekeringan itu berdampak pada air bersih. Masyarakat di sana kesulitan untuk mendapatkan air bersih,” katanya.
Jati meminta Pemerintah Kota Palangka Raya memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan air bersih masyarakat di kawasan tersebut, termasuk memastikan distribusinya menjangkau wilayah pinggiran Sungai Rakumpit.
Tidak hanya air bersih, pendidikan juga menjadi perhatian. Jati menyinggung pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang menghadapi kendala keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah.
“Nah, akses internet yang tidak ada sama sekali, kan itu perlu diperhatikan. Perlu jadi perhatian serius Pemerintah Kota Palangka Raya dalam dunia pendidikan,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi geografis Rakumpit harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan pelayanan publik. Masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau tetap memiliki hak memperoleh pelayanan dasar yang layak.
Jati juga menyoroti kebutuhan masyarakat terhadap sembako dan aktivitas ekonomi. Menurutnya, kondisi akses yang semakin sulit berpotensi ikut memengaruhi distribusi kebutuhan pokok dan aktivitas warga.
“Masalah ekonomi, terus masalah sembako dan lain-lain. Kami berharap pemerintah bisa memberikan satu respons positif untuk masyarakat di sana,” tuturnya.
Ia berharap kondisi tersebut menjadi perhatian Pemko Palangka Raya, khususnya dalam memastikan pelayanan dasar tetap menjangkau masyarakat Rakumpit.
Bagi pihak kecamatan, persoalan utama saat ini adalah bagaimana mempertahankan akses dan pelayanan di tengah kondisi alam yang semakin sulit.
Sementara dari sisi DPRD, kondisi tersebut menjadi bahan untuk mendorong pemerintah daerah agar memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil.
Kemarau panjang pada akhirnya tidak hanya membuat sungai Rakumpit menyusut. Bagi masyarakat yang menggantungkan aktivitas pada jalur air, surutnya sungai berarti perjalanan yang lebih sulit.
Ketika ditambah keterbatasan sumber air, jaringan komunikasi, serta peralatan penanganan karhutla, tantangan yang dihadapi masyarakat menjadi semakin kompleks.
Karena itu, kondisi Rakumpit menjadi pekerjaan bersama, baik pemerintah kecamatan maupun pemerintah kota dan DPRD, agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meski menghadapi keterbatasan geografis dan cuaca ekstrem.(*)
Editor : Ayu Oktaviana