KALTENGPOS.JAWAPOS.COM- Film dokumenter berjudul Pesta Babi mendadak ramai dibicarakan di media sosial. Pasalnya isi film dokumenter itu menyoroti persoalan besar di Papua Selatan hingga berujung pembubaran acara nonton bareng (nobar) di sejumlah daerah.
Film ini menjadi salah satu dokumenter Indonesia yang paling banyak memancing perdebatan publik dalam beberapa pekan terakhir. Ada yang menyebutnya sebagai karya penting tentang lingkungan dan masyarakat adat. Namun ada juga yang menganggap film tersebut terlalu sensitif dan provokatif.
Di balik kontroversinya, Pesta Babi ternyata menyimpan banyak fakta menarik. Berikut fakta-fakta film Pesta Babi yang dirangkum redaksi Kaltengpos.jawapos.com:
Dokumenter Investigatif tentang Papua
Pesta Babi merupakan film dokumenter investigatif karya jurnalis sekaligus filmmaker Dandhy Laksono bersama Cypri Paju Dale. Dhandy merupakan sutradara yang menggarap Sexy Killers. Film dokumenter yang juga sempat viral pada 2019 silam
Dalam film Pesta Babi ini, ia mengangkat kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan yang disebut menghadapi tekanan akibat proyek strategis nasional (PSN), terutama pembukaan lahan pangan dan industri bioenergi skala besar.
Lewat gaya dokumenter observasional, penonton diajak melihat langsung perubahan yang terjadi di wilayah Merauke, Boven Digoel, hingga Mappi.
Kamera menampilkan hutan yang mulai terbuka, aktivitas alat berat, hingga keresahan warga adat yang merasa ruang hidup mereka makin sempit.
Bukan sekadar soal pohon yang ditebang, film ini lebih banyak berbicara tentang hilangnya identitas budaya, sumber pangan tradisional, hingga masa depan generasi muda Papua.
Kenapa Judulnya Pesta Babi?
Judul film ini ternyata bukan dibuat asal sensasional. Nama Pesta Babi diambil dari tradisi adat masyarakat Muyu bernama Awon Atatbon.
Dalam budaya Papua, babi bukan sekadar hewan ternak, tetapi simbol sosial, kehormatan, hingga bagian penting dalam ritual adat.
Tradisi pesta babi biasanya dilakukan dalam momen-momen penting masyarakat adat, mulai dari perayaan, perdamaian, hingga penghormatan terhadap leluhur.
Karena tradisi tersebut sangat bergantung pada keberadaan hutan dan alam Papua, istilah Pesta Babi dipakai sebagai metafora besar dalam film.
Pesannya cukup jelas. Ketika hutan hilang, budaya masyarakat adat juga perlahan ikut terancam. Makna simbolik inilah yang membuat judul film terasa emosional sekaligus kuat.
Sepanjang dokumenter, film memperlihatkan perubahan besar yang terjadi di Papua Selatan akibat ekspansi proyek industri dan pembukaan lahan.
Beberapa isu yang paling banyak disorot di antaranya hilangnya hutan adat, ancaman terhadap sumber pangan masyarakat lokal perubahan pola hidup warga adat, konflik lahan dan ruang hidup, hingga kekhawatiran masyarakat terhadap masa depan anak-anak mereka.
Film juga menampilkan suara warga yang mengaku mulai kesulitan berburu, mencari sagu, hingga mempertahankan tanah adat mereka.
Nuansa dokumenter dibuat cukup emosional karena banyak menampilkan cerita langsung masyarakat lokal tanpa banyak dramatisasi.
Nobarnya Dibubarkan
Nama Pesta Babi makin viral setelah sejumlah agenda nonton bareng di beberapa daerah dibubarkan atau dihentikan.
Kasus paling ramai terjadi di Universitas Mataram. Agenda nobar disebut dihentikan pihak kampus bersama petugas keamanan pada 7 Mei 2026.
Pihak kampus menilai isi film berpotensi menimbulkan ketersinggungan dan dianggap kurang layak diputar.
Selain di Mataram, pembubaran nobar juga dilaporkan terjadi di Ternate. Agenda nobar yang digelar AJI Ternate bersama SIEJ Maluku Utara dihentikan langsung oleh Dandim 1501/Ternate Letkol Inf Jani Setiadi bersama aparat.
Pihak TNI beralasan film tersebut menuai banyak penolakan di media sosial dan dianggap berpotensi provokatif serta sensitif terhadap isu SARA di Maluku Utara.
Peristiwa itu langsung memicu perdebatan luas di media sosial. Banyak pihak mempertanyakan batas kebebasan berekspresi dan ruang diskusi publik terhadap karya dokumenter.
Dinilai Sensitif karena Menyinggung Banyak Isu
Film secara terbuka menyoroti dampak proyek strategis nasional terhadap masyarakat adat Papua. Dokumenter mempertanyakan apakah pembangunan besar benar-benar melibatkan warga lokal atau justru mengorbankan ruang hidup mereka.
Di beberapa bagian muncul narasi soal eksploitasi sumber daya alam dan kolonialisme modern di Papua. Narasi ini dianggap sensitif karena menyentuh isu politik dan sejarah panjang Papua.
Film juga menampilkan pembahasan terkait pengamanan proyek industri dan keberadaan aparat di sekitar wilayah pembangunan.
Bagian inilah yang kemudian memunculkan anggapan bahwa dokumenter terlalu politis.
Meski menuai penolakan, film ini juga mendapat dukungan dari sejumlah aktivis lingkungan, jurnalis, hingga pegiat HAM.
Mereka menilai Pesta Babi merupakan bentuk dokumentasi penting tentang kondisi masyarakat adat Papua yang jarang mendapat sorotan luas.
Menteri HAM Natalius Pigai bahkan menegaskan pelarangan film tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa keputusan hukum.
Sementara anggota DPR RI TB Hasanuddin juga mengkritik pembubaran nobar karena dinilai berpotensi melanggar ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi.
Nobar Dibuka untuk Publik
Menariknya, tim film Pesta Babi justru membuka kesempatan nobar secara luas kepada masyarakat.
Melalui media sosial, penyelenggara menyebut siapa saja bisa mengadakan nobar hanya dengan mengumpulkan minimal 10 orang. Namun ada sejumlah syarat, seperti larangan menyebarkan film dan kewajiban mengunggah dokumentasi kegiatan.
Strategi ini membuat penyebaran diskusi soal film makin meluas di berbagai daerah.
Di media sosial, tagar #PapuaBukanTanahKosong ikut ramai digunakan dalam promosi pemutaran film tersebut.
Terlepas dari pro dan kontranya, Pesta Babi kini bukan lagi sekadar dokumenter biasa.
Film ini berubah menjadi ruang diskusi tentang pembangunan, lingkungan, masyarakat adat, hingga kebebasan berekspresi di Indonesia.
Semakin banyak pemutaran dibubarkan, justru rasa penasaran publik terhadap isi film ikut meningkat. (*)
Editor : Agus Pramono