PALANGKA RAYA–Kalteng sedang menghadapi dua ancaman bencana sekaligus, yakni kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan banjir. Kondisi ini membuat pemerintah siaga penuh menghadapi ancaman ini. Menteri Lingkungan Hidup RI, Dr. Hanif Faisol Nurrofiq turun ke Kalteng melihat kesiapan daerah dalam pengendalian bencana ini.
“Musim kemarau tahun ini diperkirakan cukup ekstrem. Kami akan segera melaporkan kondisi terakhir pada tanggal 25 Agustus mendatang, termasuk peningkatan hotspot di beberapa wilayah,” kata Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran saat rakor pengendalian Karhutla yang dilaksanakan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (7/8/2025).
Di layar proyektor besar, grafik kenaikan hotspot dan luas lahan terdampak kebakaran ditampilkan. Gubernur juga turut menyebutkan peningkatan jumlah kejadian karhutla dari tahun ke tahun, bahkan pasca-kebakaran besar pada 2015 dan 2016.
“Ini jadi alarm bagi kita semua. Kalau kita lengah, dampaknya bisa kembali separah dulu,” ujarnya.
Agustiar menegaskan, sejak 2023 Pemprov Kalteng telah mengaktifkan Satgas Karhutla yang terus bekerja di lapangan. “Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Hanya dengan kolaborasi dan komitmen nyata, Kalimantan Tengah bisa jadi contoh dalam pengendalian Karhutla di Indonesia,” ungkapnya.
Ia juga memberi apresiasi pada perusahaan-perusahaan yang telah terlibat dalam upaya pencegahan dan pemadaman di daerah rawan. Namun, dia juga memberi sinyal keras pada daerah dan pihak yang belum optimal.
“Segera tambah pos pemantauan! Saya minta bupati dan wali kota bergerak cepat, terutama di wilayah-wilayah yang belum punya fasilitas pemantauan memadai,” tekannya.
Tidak hanya di ruang rapat, semangat kesiapsiagaan juga terasa di halaman Kantor Gubernur, tempat berlangsungnya Apel Kesiapsiagaan Pengendalian Karhutla Tahun 2025.
Deretan personel TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan relawan berpakaian lapangan berbaris rapi. Deru mobil pemadam, alat berat, dan drone pemantau menjadi latar kesiapan.
Menteri Lingkungan Hidup RI, Dr. Hanif Faisol Nurrofiq, yang hadir langsung dalam apel, tidak membuang waktu untuk menyampaikan pesan penting. Dengan tegas, ia mengatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak bisa lagi ditangani dengan cara biasa-biasa.
“Karhutla ini masalah serius. Penanganannya harus di luar kebiasaan. Harus cepat, terpadu, dan berkelanjutan. Tidak ada lagi ruang untuk kerja lambat,” tegas Menteri Hanif.
Ia menyampaikan bahwa puncak kemarau diprediksi terjadi pada Juli–Agustus, bahkan bisa lebih panjang di beberapa wilayah Kalteng. Karena itu, ia menekankan pentingnya deteksi dini, patroli rutin, pengaktifan posko, dan pemantauan titik panas yang tidak boleh kendur.
Namun yang paling ditekankan olehnya adalah soal tanggung jawab perusahaan pemegang izin konsesi. “Saya tegaskan kembali, pengendalian Karhutla di areal konsesi itu tanggung jawab mutlak. Tidak bisa ditawar. Tidak bisa lempar-lempar tangan,” ujarnya.
Menteri Hanif juga menggarisbawahi pentingnya edukasi masyarakat agar tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Peran kelompok masyarakat peduli api (MPA) dan desa tangguh bencana, menurutnya, harus diperkuat sebagai garda terdepan di tingkat akar rumput.
Tak lupa, teknologi seperti sistem pendeteksian titik panas dan modifikasi cuaca (OMC) harus terus dioptimalkan.
“Kalau masih ada yang membakar, baik individu maupun korporasi, maka harus ditindak tegas. Penegakan hukum harus bisa jadi efek jera. Ini demi keselamatan kita bersama,” tandasnya. (zia/ovi/ala)
Editor : Agus Pramono