PEMERINTAH pusat resmi menghentikan operasional 26 perusahaan tambang di Kalimantan Tengah.
Sanksi ini dijatuhkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban memberikan jaminan reklamasi pascatambang.
Banyak warganet yang menganggap langkah pemerintah pusat ini dianggap tegas.
Bahkan mereka menilai masih banyak perusahaan tambang lain yang seharusnya ikut ditutup.
Mereka khawatir keberadaan tambang merusak tanah adat dan meninggalkan luka permanen pada lingkungan.
Seperti yang ditulis akun Hiladi Ladi dalam postingan Facebook Kalteng Pos, Kamis (25/9/2025). Ia mendorong agar penindakan tidak berhenti pada 26 perusahaan saja.
“Tutup saja PT yang beroperasi di wilayah Kalteng, terutama di Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara. Semua PT harus ditutup karena akan merusak alam hutan adat yang dilestarikan dari zaman nenek moyang,” ujarnya.
Ada pula yang menganggap hasil tambang tak pernah benar-benar menetes untuk rakyat kecil.
Mereka menilai keuntungan hanya dinikmati segelintir orang, sementara warga sekitar tak merasakan dampaknya. Hal itu diungkap akun Atih Kosongsatu.
“Kalau perlu semua di Kalimantan batubara dihentikan. Karena enggak ada untung bagi rakyat, yang kerja aja yang dapat gaji,” tulisnya.
Sementara itu, warganet lain menyoroti minimnya manfaat sosial dari keberadaan tambang.
Mereka menilai, justru kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat lokal yang lebih menonjol. Akun Wilson Sina mengeluhkan kondisi tersebut.
“Dari segi kesejahteraan masyarakat sekitar memang tidak ada, malah mendapat dampaknya. Banjir sering terjadi, kehidupan makhluk hidup sekitar terancam punah,” katanya.
Sorotan juga diarahkan pada tanah adat Dayak yang dianggap terus tergerus akibat ekspansi tambang.
Netizen meminta agar masyarakat tidak lagi menjadi korban, sebab dampak jangka panjang akan ditanggung generasi berikutnya.
“Lebih baik kita stop pengrusakan tanah adat kita oleh orang luar pulau. Ingat, nenek kakek datu kita hidup dari hasil alam dan hutan Kalimantan,” tulis akun Fidkoer.
Tak sedikit pula yang menduga lemahnya pengawasan tambang dipengaruhi oleh adanya perlindungan dari pihak-pihak tertentu. Menurut mereka, inilah yang membuat kerusakan terus terjadi tanpa ada perbaikan berarti. Seperti ditulis akun Yudi.
“Inilah karena ada beking korup, ujungnya daerah dirusak, karyawan di-PHK,” sindirnya. (mif)
Editor : Agus Pramono