SAMPIT – Sejumlah warga Desa Bapinang Hilir Laut, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kepala desa pada Senin (29/9/2025).
Mereka menyampaikan aspirasi terkait kebijakan kepala desa yang dinilai tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
Bahkan, sebagian warga mendesak agar kepala desa setempat mundur dari jabatannya.
Aksi itu berangkat dari protes terhadap mekanisme pembagian lahan pertanian yang dikelola desa tanpa persetujuan masyarakat.
Menurut laporan di lapangan, massa datang membawa spanduk dan menyampaikan aspirasi secara langsung ke kantor desa.
Pihak desa kemudian menggelar pertemuan mediasi di aula kantor desa yang dihadiri kepala desa, perwakilan kecamatan, unsur keamanan setempat, serta pihak-pihak terkait.
“Kades kami sudah menyalahgunakan jabatannya, sudah membagikan lahan di batas Desa Bapinang Hilir Laut dengan Desa Bantian tanpa ada persetujuan dari masyarakat,” ujar salah seorang perwakilan unjuk rasa, Arif Siswanto, mengutip dari Berita Sampit.
Menurutnya, lahan tersebut telah dibagikan oleh kepala desa setempat kepada sejumlah oknum yang bekerja di Kecamatan Pulau Hanaut.
Aksi itu, adalah cara untuk menuntut hak mereka atas tanah yang dibagikan Kades tersebut.
“Kami demo menuntut hak kami atas tanah wilayah desa kami. Menuntut kepala desa yang menyalahgunakan wewenangnya membagikan tanah kami untuk orang lain,” katanya.
Sementara itu, Camat Pulau Hanaut, Dedi Purwanto, mengatakan, inti dari tuntutan warga berawal dari ketidakpuasan mereka terhadap sejumlah kebijakan desa, yaitu pembagian lahan yang dinilai tidak tepat.
“Mereka menyampaikan aspirasinya kepada kepala desa terhadap kinerja selama ini. Beberapa poin yang disoroti, salah satunya adalah tentang kebijakan yang menurut warga tidak sesuai,” jelasnya saat diwawancara Kalteng Pos, Selasa (30/9/2025).
Menurutnya, dalam musyawarah bersama itu, masyarakat dan pihak desa sudah sepakat untuk menata ulang kebijakan tersebut. Namun, sebagian warga tetap bersikeras menuntut kepala desa mundur dari jabatannya.
“Kebijakan desa tentang pembagian tanah yang menurut mereka kurang pas. Kemarin disepakati akan ditata ulang lagi. Tetapi sampai sekarang warga masih menuntut agar kepala desa mundur,” tegasnya.
Dedi menambahkan, pihak kecamatan belum bisa mengambil keputusan langsung terkait tuntutan pengunduran diri kepala desa. Proses tersebut harus dikonsultasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kotim.
“Untuk hal itu prosesnya kita akan minta petunjuk dari DPMD. Karena hanya mereka yang berwenang menjawab tuntutan tersebut. Intinya warga tidak puas dengan kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa,”terangnya.
Meski begitu, ia berharap semua pihak dapat menyelesaikan persoalan ini dengan musyawarah. Menurutnya, hal terpenting adalah memperbaiki kebijakan yang dinilai salah, sehingga pembangunan desa tetap berjalan baik.
“Harapan kita, masalah ini bisa segera terselesaikan. Kebijakan yang salah ayo diperbaiki bersama-sama, dengan musyawarah yang baik dan seksama. Intinya kita ingin memajukan pembangunan desa-desa yang ada di wilayah kita,” pungkasnya. (mif/ram)
