PALANGKA RAYA -Tepat satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, tentu banyak dinamika yang dialami seiring berjalannya roda pemerintahan.
Program strategis nasional yang terhimpun dalam asta cita Presiden disorot oleh sejumlah mahasiswa. Diantaranya cetak sawah, Makan Bergizi Gratis (MBG), tindakan intoleransi semakin merambat, hingga janji penyediaan 19 juta lapangan pekerjaan disampaikan.
Maka dari itu, mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Menggugat Prabowo-Gibran menyuarakan aspirasi nya di gedung DPRD Provinsi Kalteng, Kamis (30/10/2025).
Setiba di lokasi, sekelompok mahasiswa ditahan di depan gerbang. Pihaknya nampak berdialog dengan anggota setwan DPRD Provinsi Kalteng.
Setelah berdialog cukup alot, akhirnya mahasiswa diberi kesempatan menyuarakan aspirasi sekaligus tuntutan kepada Prabowo-Gibran selama satu tahun menjabat.
Koordinator lapangan (korlap) Gerakan Pemuda Menggugat Prabowo-Gibran, Jales Veva menjelaskan bahwa program MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh. Sebab sudah ada 27 anak-anak di Kota Palangka Raya mengalami keracunan.
Maka dari itu sekelompok aktivis menuntut adanya perombakan struktural dalam pelaksanaan MBG.
Seperti perombakan 50 persen daripada struktural menjadi badan ahli gizi dan keterlibatan sosok-sosok yang kompeten di bidang kesehatan.
"Sehingga demikian output dari MBG ini sesuai, daripada kompetensi-kompetensi pemangku struktural yang ada," katanya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti keikutsertaan Kalteng dalam proyek lumbung pangan nasional. Ia menilai bahwa program tersebut adalah program mangkrak. Karena proyek cetak sawah adalah progek yang tidak sesuai dengan kondisi geografis di Bumi Tambun Bungai.
"Lahannya tercetak, namun tidak ada pengelolaan ataupun penanaman padi," tegasnya.
Ketika mahasiswa tersebut sidak ke Kabupaten Kapuas, ditemukan fakta menarik terhadap pelaksanaan proyek itu.
Mereka melihat masyarakat setempat tidak diberikan pendampingan semestinya. Padahal di juknis sendiri, sudah tertera terkait pengelolaan, tindak lanjut, dan pendampingan.
"Ini yang kami tanyakan, apakah pemerintah hanya melakukan pencetakan saja namun tidak melakukan pendampingan-pendampingan ataupun penanggulangan?," terangnya.
Aliansi bersama pihak terkait bersepakat agar poin-poin tuntutan disampaikan DPRD Provinsi Kalteng ke pemerintah pusat selambat-lambatnya hingga Senin (3/11/2025) mendatang. (ham)
Poin-poin tuntutan:
1. Menuntut janji Presiden Prabowo untuk segera melaksanakan reformasi Polri secepatnya dengan melibatkan masyarakat sipil dan pakar hukum yang ahli di bidangnya.
2. Menuntut presiden Prabowo untuk melakukan tata ulang Badan Gizi Nasional (BGN) agar melibatkan minimal 50% ahli gizi, kesehatan masyarakat, dan akademisi jajaran kepemimpinan.
3. Menuntut presiden prabowo mencopot dan evaluasi purnawiran atau yang sedang menjabat sebagai TNI/polri dari jabatan tni/polri struktural dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun Badan Gizi Nasional (BGN) yang tidak sesuai dengan kompetensi bidang.
4. Menuntut agar Presiden Prabowo segera mencopot Menteri Agama Nasaruddin Umar dari jabatannya karena tidak melaksanakan tugasnya dengan benar dan tidak adanya netralitas terhadap umat beragama di Indonesia.
5. Menuntut Presiden Prabowo untuk segera mencopot Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan segera merevisi kembali buku sejarah Indonesia versi baru produksi Fadli Zon serta menulis ulang sesuai fakta lapangan
6. Menuntut pemerintah untuk menjamin dan melindungi kebebasan pers di Indonesia serta menghentikan segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap jurnalis dalam menjalankan tugasnya.
7. Menolak usulan Suharto untuk jadi pahlawan nasional.
Editor : Agus Pramono