PALANGKA RAYA – Sejumlah massa yang mengatasnamakan Aliansi Kalteng Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan Jenderal Sudirman, Palangka Raya, Rabu (3/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti proyek pengecatan jalur sepeda berwarna biru yang sebelumnya menjadi perhatian publik karena dinilai mengalami kerusakan dan memudar dalam waktu relatif singkat.
Aksi diawali dengan pembakaran tiga ban bekas di depan gerbang kantor Dinas PUPR. Massa kemudian menyampaikan orasi dan menyerahkan sejumlah tuntutan kepada pihak dinas.
Koordinator Aksi, Joseph, mengatakan demonstrasi dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap pelaksanaan proyek yang menurut mereka perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut, khususnya terkait kondisi jalur sepeda dan penggunaan anggaran.
“Hari ini kami melaksanakan aksi demonstrasi terkait beberapa persoalan pembangunan yang menjadi sorotan, khususnya mengenai jalur sepeda yang saat ini mengalami kerusakan atau mengelupas serta penggunaan anggaran yang dinilai belum jelas,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikap yang dibawa massa, Aliansi Kalteng Bergerak menyampaikan empat tuntutan, yakni meminta audit terbuka terhadap proyek pengecatan jalur sepeda, mendorong transparansi anggaran, menghentikan pemborosan uang rakyat, serta mengusut dugaan permainan proyek.
Massa aksi juga memasukkan tuntutan agar Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah mengundurkan diri dari jabatannya karena dinilai bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek tersebut.
Namun tuntutan tersebut tidak ditandatangani pihak Dinas PUPR. Kondisi itu memicu kekecewaan peserta aksi dan sempat terjadi adu argumentasi antara massa dengan pihak dinas sebelum demonstrasi akhirnya dibubarkan.
Salah seorang peserta aksi, Afan Safrian, mengatakan pihaknya akan terus menyuarakan persoalan tersebut hingga mendapatkan respons yang dianggap memadai.
“Mungkin besok, lusa, dan seterusnya kami akan terus menyuarakan permasalahan ini karena kedatangan kami hari ini tidak disambut baik,” katanya.
Menurut Afan, poin yang menjadi perdebatan dalam tuntutan mereka adalah permintaan agar Kepala Dinas PUPR mengundurkan diri.
“Itu adalah tuntutan yang kami bawa hari ini. Kami meminta Kepala Dinas PUPR mundur dari jabatannya karena kami menganggap beliau lalai dalam pelaksanaan proyek pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, massa aksi juga mempertanyakan transparansi anggaran proyek jalur sepeda yang menurut mereka belum dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Afan menyebut pihaknya berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan terkait besaran anggaran maupun proses pelaksanaan proyek yang menjadi sorotan tersebut.
Aksi berakhir pada siang hari dengan massa membubarkan diri dari lokasi. Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi. (*)
Editor : Agus Pramono