KALTENGPOS.JAWAPOS.COM-Nama Djaka Budi Utama tengah menjadi sorotan setelah disebut dalam surat dakwaan kasus dugaan suap importasi barang yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Djaka Budi bukan sosok baru di lingkungan pemerintahan dan aparat keamanan. Sebelum dipercaya memimpin Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, ia dikenal sebagai perwira tinggi TNI dengan rekam jejak panjang di bidang intelijen dan pengamanan negara.
Djaka resmi dilantik sebagai Dirjen Bea dan Cukai pada 23 Mei 2025 menggantikan Askolani. Penunjukan itu sempat menjadi perhatian publik karena ia berasal dari latar belakang militer aktif dan dunia intelijen.
Dikutip dari sejumlah sumber profil pejabat negara, Djaka lahir di Jakarta pada 9 November 1967 dan merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1990. Ia berasal dari satuan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Karier militernya terbilang panjang dengan sejumlah jabatan strategis yang pernah diemban. Djaka pernah menjabat Komandan Batalyon Infanteri 115/Macan Lauser pada 2004 hingga 2007, kemudian menjadi Komandan Kodim 0908/Bontang dan Komandan Korem 012/Teuku Umar.
Kariernya di bidang intelijen mulai menonjol saat dipercaya menjadi Komandan Pusat Intelijen Angkatan Darat (Danpusintelad) pada 2017 hingga 2018. Setelah itu, ia juga pernah menjabat Wakil Asisten Pengamanan KSAD dan Kepala Staf Kodam XII/Tanjungpura.
Tak hanya di lingkungan TNI, Djaka juga mengisi sejumlah posisi penting di pemerintahan. Ia pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri di Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada 2021 hingga 2023.
Selanjutnya, Djaka dipercaya menjadi Asisten Intelijen Panglima TNI, Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, hingga akhirnya menjabat Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara sebelum dilantik menjadi Dirjen Bea dan Cukai.
Di balik perjalanan kariernya, Djaka juga pernah menghadapi proses hukum di Mahkamah Militer pada 1999. Saat itu, ia dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Namun, ia tidak diberhentikan dari dinas militer dan tetap melanjutkan karier hingga mencapai posisi strategis di lingkungan TNI dan pemerintahan.
Kini, nama Djaka kembali menjadi perhatian setelah disebut dalam dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara dugaan suap importasi barang yang menjerat pimpinan Blueray Cargo, John Field.
Dalam dakwaan tersebut, Djaka disebut hadir dalam pertemuan antara sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan pengusaha kargo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, sekitar Juli 2025.
Jaksa KPK mengungkapkan, pada periode Juli 2025 hingga Januari 2026, terjadi dugaan pemberian uang senilai Rp61,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC.
Selain uang, dakwaan juga memuat dugaan pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah dengan total nilai mencapai Rp1,845 miliar.
Meski namanya disebut dalam dakwaan, hingga kini belum ada langkah hukum ataupun sanksi yang dijatuhkan kepada Djaka Budi Utama.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pihaknya masih menunggu proses hukum berjalan lebih lanjut sebelum mengambil keputusan.
“Prosesnya kan baru mulai. Namanya baru muncul. Masalah langsung berhenti, kita lihat sampai clear, sejelas-jelas seperti apa. Kasus itu baru kita akan ambil tindakan,” ujarnya.
Sementara itu, pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.(*)
Editor : Agus Pramono