KALTENGPOS.JAWAPOS.COM-Poltekkes Kemenkes Banjarmasin terus memperkuat tata kelola penelitian kesehatan dengan menyelenggarakan Workshop Manajemen Sistem Informasi Manajemen Etik Penelitian Kesehatan (SIM-EPK) Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) pada 20–22 Mei 2026.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola dan penelaah KEPK dalam mengelola SIM-EPK sekaligus memperdalam pemahaman terhadap standar etik penelitian kesehatan.
Penguatan kompetensi tersebut dinilai penting untuk menjamin mutu, integritas, dan akuntabilitas penelitian yang dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi.
Workshop dibuka secara resmi oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yang diwakili Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM). Dalam sambutannya, disampaikan bahwa tata kelola etik penelitian merupakan salah satu fondasi utama dalam menghasilkan penelitian kesehatan yang berkualitas dan bertanggung jawab.
Cari info terkait poltekkes, bisa kunjungi laman: https://poltekkessangatta.org
Kegiatan menghadirkan narasumber Handoko Riwidikdo, S.Kp. yang memberikan materi sekaligus pendampingan teknis mengenai pengelolaan SIM-EPK KEPK. Selama tiga hari, peserta mendapatkan pembelajaran secara bertahap mulai dari penyusunan protokol penelitian hingga proses telaah etik melalui sistem digital SIM-EPK.
Pada hari pertama, peserta mendalami penyusunan Protokol Standar 1 Nilai Sosial/Klinis yang mencakup poin C, W, X, dan Y, serta pengisian tujuh standar etik penelitian kesehatan pada SIM-EPK. Materi kemudian dilanjutkan dengan Penyusunan Protokol Standar 2 Nilai Ilmiah yang meliputi poin G, I, dan T, serta Penyusunan Protokol Standar 3 Pemerataan Beban dan Manfaat pada poin H, Q, dan P.
Memasuki hari kedua, fokus kegiatan diarahkan pada praktik penggunaan sistem SIM-EPK. Peserta mempelajari proses registrasi peneliti, penanganan kendala registrasi (troubleshooting), hingga mekanisme reset kata sandi. Selain itu, peserta juga mendapatkan materi mengenai Penyusunan Protokol Standar 4 Risiko dan Manfaat yang mencakup poin J, K, L, dan M, Standar 5 Reward pada poin R, serta Standar 6 Penjagaan Kerahasiaan pada poin S.
Materi berikutnya membahas Penyusunan Protokol Standar 7 Informed Consent yang mencakup poin P, V, dan CC, termasuk pengisian 35 butir informed consent pada sistem SIM-EPK. Peserta juga dibekali pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab seluruh unsur dalam KEPK, mulai dari Ketua atau Wakil Ketua, Sekretaris, Penelaah, Penelaah Non-Afiliasi, layperson, Konsultan Independen, hingga Sekretariat.
Selain teori, peserta turut mengikuti simulasi telaah exempted melalui SIM-EPK untuk memberikan pengalaman praktik dalam proses penilaian etik penelitian.
Pada hari terakhir, workshop dilanjutkan dengan pembahasan telaah expedited, telaah perbaikan expedited, telaah fullboard, serta demonstrasi pelaksanaan fullboard dan telaah perbaikan fullboard melalui sistem SIM-EPK KEPK.
Melalui kegiatan ini, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin berharap seluruh pengelola dan anggota KEPK semakin memahami proses pengelolaan etik penelitian kesehatan secara komprehensif.
Optimalisasi pemanfaatan SIM-EPK diharapkan mampu mendukung tata kelola penelitian yang profesional, transparan, dan berintegritas, sekaligus memperkuat kualitas penelitian kesehatan di lingkungan kampus.(*)
Editor : Agus Pramono