Hal itu disampaikan menyusul beredarnya video aktivitas perusahaan yang dinilai cukup masif di kawasan hutan beberapa waktu lalu.
Ketua DAD Kotim, Gahara, mengatakan kerusakan hutan berpotensi memicu bencana lingkungan, sebagaimana yang terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia.
Ia menilai, Kotim memiliki potensi risiko serupa jika aktivitas yang berdampak buruk terhadap lingkungan terus dibiarkan.
“Kita dari kelembagaan adat meminta kepada pemerintah daerah untuk segera mencabut perizinan di BSL. Ini tidak bagus untuk hutan kita. Kita belajar dari musibah di Sumatera dan Aceh yang diakibatkan oleh kerusakan hutan,” ujarnya, Selasa (16/12/2025).
Menurutnya, meski pihaknya belum turun langsung ke lapangan, informasi yang diterima dari masyarakat serta video yang beredar menunjukkan adanya dugaan pengerusakan hutan dalam skala besar.
“Dari informasi dan video yang beredar, kita melihat pengerusakannya cukup masif. Walaupun misalnya mereka ada izin, perizinan itu harus diimbangi dengan tinjauan lingkungan. Kalau kebanyakan merusaknya, untuk apa dilanjutkan,” katanya.
Gahara menegaskan, pertimbangan lingkungan seharusnya menjadi faktor utama dalam setiap pemberian izin usaha. Ia menilai momentum aktivitas tersebut juga tidak tepat, mengingat meningkatnya kesadaran terhadap perlindungan lingkungan.
“Momentumnya juga tidak pas. Kita harus menjaga hutan kita agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas,” katanya. (mif)
Editor : Agus Pramono