SAMPIT – Bagi sebagian pelajar di wilayah pelosok, kelulusan SMP bukan akhir perjuangan belajar, melainkan awal dari persoalan baru.
Jarak yang jauh, biaya tambahan, hingga aturan zonasi membuat akses ke jenjang SMA masih belum sepenuhnya merata.
Kondisi ini menjadi sorotan Wakil Ketua Komite III DPD RI, dr. Erni Daryanti, saat berada di Sampit, Kamis (15/1/2026).
Menurut dr. Erni, keterbatasan sekolah menengah atas masih terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Padahal, pendidikan menengah merupakan tahapan penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Ia menjelaskan, kewenangan pembangunan unit sekolah baru tingkat SMA berada di tangan pemerintah provinsi.
Meski demikian, DPD RI tetap memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pendidikan melalui kemitraan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Pemerataan sekolah ini bukan hanya persoalan Kalimantan Tengah, tetapi hampir terjadi di banyak daerah di Indonesia,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, di beberapa kecamatan masih ditemukan kondisi di mana fasilitas pendidikan hanya tersedia hingga jenjang SD dan SMP.
Akibatnya, siswa yang ingin melanjutkan ke SMA harus menempuh jarak jauh, bahkan keluar dari wilayah tempat tinggalnya, yang tidak semua keluarga mampu melakukannya.
Sebagai alternatif, pemerintah pusat telah menghadirkan program Sekolah Rakyat melalui Kementerian Sosial.
Program tersebut dinilai dapat membantu membuka akses pendidikan, meskipun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pembangunan SMA di wilayah-wilayah tertentu.
“Pembangunan SMA baru di daerah yang betul-betul membutuhkan tetap harus diperjuangkan. Ini tidak bisa hanya satu pihak, perlu kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah,” katanya.
Selain soal ketersediaan sekolah, dr. Erni juga menyoroti penerapan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru.
Menurutnya, aturan tersebut masih menyisakan persoalan, khususnya bagi siswa berprestasi dari daerah terpencil yang terpaksa melanjutkan sekolah ke wilayah perkotaan.
“Ada anak-anak yang sudah berprestasi, tapi karena tidak ada SMA di daerahnya, mereka ke kota dan justru terkendala zonasi. Sementara jika masuk swasta, tidak semua orang tua mampu secara biaya,” ungkapnya.
Ia menegaskan, persoalan akses pendidikan menengah ini menjadi perhatian serius DPD RI agar dapat dicarikan solusi yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat.
Tujuannya, agar hak memperoleh pendidikan tidak lagi dibatasi oleh jarak dan kondisi ekonomi.
“Ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa pendidikan menengah harus bisa diakses secara merata, termasuk oleh masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil,” pungkasnya. (mif)
Editor : Agus Pramono