SAMPIT – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Sigit K Yunianto, melaksanakan reses perorangan di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kamis (26/2/2026) sore.
Kunjungan tersebut menjadi momentum menyerap langsung berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari persoalan pengelolaan sampah hingga infrastruktur kelistrikan.
Sigit menjelaskan, reses merupakan kewajiban anggota DPR RI untuk turun ke daerah pemilihan dan memastikan suara masyarakat tersampaikan, baik ke pemerintah daerah maupun pusat.
“Ini bagian dari reses perorangan anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah. Kami keliling, daerah yang belum sempat kami datangi, termasuk Kecamatan Ketapang ini,” ujar anggota komisi 12 DPR RI itu.
Ia menegaskan, kehadirannya tidak sendiri. Dalam agenda tersebut, ia turut menggandeng anggota DPRD Kabupaten Kotim agar aspirasi warga bisa langsung dikoordinasikan sesuai kewenangan masing-masing.
Dalam dialog bersama warga, persoalan pengelolaan sampah menjadi salah satu isu yang paling banyak disampaikan.
Baca Juga: Sanksi Administratif Pengelolaan Sampah di Kotim Dicabut, Status Darurat Sampah Resmi Berakhir
Menurut Sigit, persoalan ini tidak hanya terjadi di Ketapang, tetapi hampir merata di berbagai wilayah.
“Tadi masyarakat menyampaikan soal pengolahan sampah, termasuk rencana depo. Ini memang jadi persoalan di banyak daerah,” katanya.
Selain sampah, keluhan lain menyangkut jaringan listrik. Warga meminta penambahan tiang serta pembenahan jaringan yang dinilai belum maksimal. Ia menyebut, untuk keluarga kurang mampu juga tersedia program pemasangan KWH gratis.
“Masalah listrik tadi hanya perlu beberapa tiang dan pembenahan jaringan. Dan untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu, nanti ada program pemasangan KWH gratis,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kotim Dapil I, Angga Aditya Nugraha, menilai kehadiran anggota DPR RI sangat membantu daerah, terutama di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
“Kewenangan kami di daerah terbatas, apalagi instansi vertikal seperti PLN anggarannya langsung dari APBN. Dengan hadirnya anggota DPR RI, tentu bisa membantu mendorong dukungan dari pusat,” ucapnya.
Ia menambahkan, selain persoalan listrik, warga juga mengeluhkan kondisi jalan di beberapa RT. Namun karena agenda tersebut dihadiri anggota DPR RI yang juga membidangi komisi terkait, masyarakat memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan tiang listrik yang dinilai mendesak.
“Beberapa RT tadi juga menyampaikan soal jalan dan tiang PLN yang urgensinya tinggi. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti,” tandasnya.(mif)
Editor : Ayu Oktaviana