SAMPIT – Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah, Sigit K Yunianto, menyoroti maraknya praktik pelangsiran BBM di sejumlah SPBU serta tingginya harga elpiji 3 kilogram di tingkat masyarakat.
Ia menegaskan tidak akan ragu menyampaikan persoalan tersebut ke pihak terkait jika ditemukan pelanggaran berulang.
Menurut Sigit, praktik pelangsiran yang dibiarkan dapat merugikan masyarakat luas.
Ia bahkan mengisyaratkan sanksi tegas berupa pengurangan kuota suplai bagi SPBU yang terbukti tidak tertib dalam penyaluran.
“Kalau masih terus-terusan, nanti akan saya sampaikan ke Patra Niaga di Kaltim. Kalau memang sulit ditangani, ya lebih baik kuotanya dikurangi saja. Itu jadi hukuman bagi SPBU yang tidak baik dalam penyaluran,” ujarnya saat melakukan reses di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kamis (26/2/2026) sore.
Ia menilai berbagai modus selalu muncul, mulai dari penyalahgunaan barcode hingga celah lain yang dimanfaatkan oknum untuk menimbun BBM.
Di beberapa lokasi pinggiran kota, praktik tersebut bahkan terlihat terang-terangan.
“Saya lihat di daerah yang agak pinggir, mobil-mobil pelangsir itu sudah mencolok sekali. BBM masuk, langsung disedot lagi. Ini yang jadi persoalan dan akan kami sampaikan,” tegasnya anggota DPR RI Komisi 12 itu.
Tak hanya BBM, Sigit juga menanggapi keluhan masyarakat terkait harga elpiji subsidi 3 kilogram yang di lapangan bisa mencapai Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per tabung. Padahal, harga eceran tertinggi (HET) di pangkalan disebut berada di angka Rp22 ribu.
“Kalau HET di pangkalan Rp22 ribu, itu harus dicek lagi jaraknya dari pusat kota atau tidak. Kalau memang jauh, ada pertimbangan ongkos angkut. Tapi kalau di tengah kota sampai Rp40 ribu atau Rp45 ribu, menurut saya itu sudah tidak rasional,” katanya.
Ia menjelaskan, secara hitungan sederhana, harga elpiji subsidi seharusnya tidak melonjak terlalu tinggi meskipun ditambah ongkos distribusi.
“Mentok-mentoknya mungkin sekitar Rp20 ribuan, tidak sampai Rp30 ribu. Kalau sudah melebihi itu, berarti tidak wajar dan harus jadi perhatian,” tandasnya.
Selain itu, ia akan mengupas persoalan SPBE di Kotim yang tengah menjadi sorotan setelah menerima informasi dan keluhan di masyarakat. Ia menegaskan kehadirannya di Kotim juga untuk mencari tahu letak persoalan yang sebenarnya agar bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Sementara itu, Anggota DPRD Kotim Dapil I, Angga Aditya Nugraha, menambahkan bahwa persoalan kuota elpiji di Kotim juga dipengaruhi data konversi energi yang belum sepenuhnya sinkron.
Menurutnya, masih ada enam kecamatan yang secara data tercatat belum beralih dari minyak tanah ke elpiji, sementara kondisi riil di lapangan menunjukkan hampir seluruh kecamatan telah menggunakan elpiji.
“Kalau tidak salah masih ada enam kecamatan yang datanya belum konversi. Sementara realitanya sudah 17 kecamatan menggunakan elpiji. Ini berpengaruh pada kuota yang belum bisa memenuhi kebutuhan,” imbuhnya. (mif)
Editor : Ayu Oktaviana