SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mempercepat program elektrifikasi desa dengan menargetkan 14 desa teraliri listrik pada tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menuntaskan desa tanpa listrik yang tersisa di wilayah tersebut.
Asisten II Setda Kotim, Rody Kamislam, menjelaskan awalnya program listrik desa tahun 2026 hanya menyasar satu desa. Namun, adanya tambahan dukungan dari PLN pusat membuat jumlah desa yang mendapat program bertambah signifikan.
“Jadi sebenarnya 2026 ini hanya satu desa, tapi ada anggaran tambahan dari PLN pusat diarahkan ke Kotim. Jadi ada 13 ditambah 1 jadi 14 desa di 2026,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Ia menyebut, dari total 25 desa yang sebelumnya belum teraliri listrik, kini tersisa 11 desa yang masih menunggu penanganan. Pemerintah daerah pun menargetkan seluruh desa tersebut bisa teraliri listrik paling lambat pada 2027.
Baca Juga: Krisis Energi Mengintai, Bupati Murung Raya Ajak Warga Lebih Hemat Gunakan Listrik dan BBM
Dalam percepatan program tersebut, Pemkab Kotim juga mencari solusi alternatif, salah satunya untuk Desa Baampah. Desa tersebut difasilitasi untuk memanfaatkan kelebihan daya listrik dari perusahaan terdekat sambil menunggu program utama dari PLN.
“Salah satunya tadi Desa Baampah, kita fasilitasi untuk mengambil excess power dari perusahaan terdekat,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui terdapat sejumlah tantangan, baik dari sisi administrasi maupun teknis. Salah satu kendala utama adalah akses jaringan listrik yang harus melewati kawasan perizinan perusahaan perkebunan, sehingga memerlukan penyesuaian seperti penebangan atau pemangkasan tanaman.
Baca Juga: Target 2026: Bupati Rizky Aditya Putra Pastikan Seluruh Desa di Lamandau Teraliri Listrik
“Secara administrasi dan teknis kan harus dipenuhi. Misalnya masuk kawasan izin berusaha, maka harus ada penyesuaian seperti pruning atau penebangan untuk jalur jaringan,” ungkapnya.
Selain itu, kondisi infrastruktur jalan menuju desa juga menjadi perhatian. Saat ini sebagian akses jalan sudah terbentuk, namun belum fungsional sehingga menghambat masuknya jaringan listrik.
“Sudah ada badan jalannya tapi tidak fungsional. Ini yang kita dorong agar bisa diperbaiki, baik melalui OPD teknis, CSR perusahaan, maupun dana desa,” tegasnya.
Baca Juga: Pemkab Murung Raya Usul Program Listrik Desa 2026 ke PLN, Inilah Desa yang Jadi Target
Pemerintah daerah pun mendorong sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan pihak perusahaan agar percepatan elektrifikasi bisa berjalan optimal.
“Kita tekankan untuk bersinergi, supaya jalan itu fungsional dan jaringan listrik bisa masuk,” tambahnya.
Sementara itu, untuk proyek jaringan listrik menuju Pulau Hanaut, Rody menyebut progresnya sudah cukup signifikan. Infrastruktur dasar seperti titik tower telah terpasang dan proses perizinan tengah berjalan.
“Kalau kita lihat dari prosentase pembangunan hampir di atas 70 persen sudah,” ujarnya.
Ia optimistis, dengan percepatan perizinan dan dukungan semua pihak, jaringan listrik ke Pulau Hanaut dapat segera rampung dalam waktu dekat.
“Diperkirakan 3 sampai 4 bulan, kita dorong harus sudah selesai,” pungkasnya. (mif)
Editor : Ayu Oktaviana