SAMPIT – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Pemerintah daerah mengakui efek domino dari kebijakan tersebut berpotensi merembet ke berbagai sektor, mulai dari kebutuhan pokok hingga biaya distribusi.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim, Umar Kaderi, menyampaikan bahwa lonjakan harga BBM hampir pasti diikuti kenaikan harga barang di pasaran. Kondisi ini juga berdampak langsung pada perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun sebelumnya.
“Dengan kenaikan BBM ini akan berdampak kepada kenaikan bahan-bahan pokok, kenaikan biaya transportasi, dan kenaikan-kenaikan bahan-bahan lainnya sehingga akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah harus menyesuaikan kembali perencanaan anggaran karena perubahan harga yang terjadi di lapangan. Pagu anggaran yang telah disusun sebelumnya juga akan disesuaikan dengan kondisi saat ini.
“Perencanaan pembangunan untuk Kotim juga otomatis akan menyesuaikan dengan kenaikan harga sehingga pagu-pagu yang kita susun sebelumnya otomatis ini akan menyesuaikan dengan keadaan sekarang,” katanya.
Menurutnya, mekanisme harga sangat dipengaruhi kondisi pasar, terutama untuk barang yang didatangkan dari luar daerah. Biaya distribusi yang meningkat membuat harga barang ikut terdorong naik ketika sampai ke Kotim.
“Barang-barang yang kita datangkan di luar daerah otomatis biayanya akan lebih tinggi. Biaya transportnya, biaya upahnya, sehingga begitu barang itu datang ke Sampit, otomatis ada peningkatan harga,” jelasnya.
Meski demikian, pemerintah berharap kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Stabilitas pasokan juga menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kelangkaan barang di pasaran.
“Kita berharap kenaikannya tidak signifikan sehingga tidak mengurangi daya beli masyarakat. Jangan sampai harga naik tapi barang di pasar kosong,” tegasnya.
Selain penyesuaian anggaran, Pemkab Kotim juga mulai membatasi perjalanan dinas sebagai bagian dari efisiensi. Kebijakan ini sudah disampaikan secara lisan kepada organisasi perangkat daerah (OPD).
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mencermati dampak terhadap sektor riil seperti nelayan dan petani. Kenaikan BBM dikhawatirkan mengganggu aktivitas produksi dan distribusi hasil usaha masyarakat.
“Kami tidak berharap nelayan tidak mendapatkan BBM sehingga mereka tidak bisa melaut. Itu akan berdampak pada perdagangan ikan di Kotim,” katanya.
Ia berharap situasi global yang memicu kenaikan BBM dapat segera mereda, sehingga harga kembali stabil. Pemerintah daerah pun akan terus memantau perkembangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga kestabilan ekonomi daerah.(*)
Editor : Ayu Oktaviana