SAMPIT – Upaya penyelesaian konflik Gapoktanhut di wilayah Bagendang Raya masih dalam tahap pengumpulan data.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui tim penanganan konflik sosial belum mengambil keputusan, karena dokumen yang dimiliki dinilai belum lengkap.
Dalam rapat yang digelar, Jumat (24/4/2026), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kotim, Rihel, mengatakan hasil rapat terakhir menyepakati pengumpulan dokumen sebagai langkah awal sebelum dilakukan pengecekan lapangan.
“Hasil rapat hari ini, tim belum punya data lengkap. Jadi kita minta dulu kelengkapan berkas, mulai SK Gapoktanhut dari 2016 sampai yang terakhir, termasuk peta lokasi,” ujarnya.
Menurutnya, dokumen tersebut diperlukan untuk memastikan kejelasan wilayah serta dasar legalitas kelompok tani yang terlibat dalam konflik.
Setelah data terkumpul, tim akan melakukan analisis awal sebelum turun ke lapangan.
Namun, jadwal pengecekan masih menunggu arahan pimpinan daerah.
“Setelah itu kita analisa dulu, baru nanti cek lapangan. Tapi untuk turun ke lokasi, kita tunggu arahan pimpinan,” katanya.
Rihel menegaskan, proses penanganan konflik tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Tim perlu menyusun analisis dan bahan informasi sebelum disampaikan kepada pimpinan agar keputusan yang diambil tepat.
“Kita tidak bisa tentukan waktunya. Tidak bisa dipaksakan harus cepat, karena perlu analisa agar tidak salah mengambil keputusan,” jelasnya.
Sementara itu, kondisi di lapangan saat ini masih dalam status quo atau belum ada perubahan, sesuai hasil kesepakatan rapat sebelumnya yang juga melibatkan unsur kepolisian.
“Statusnya masih status quo,” tandasnya. (*)
Editor : Ayu Oktaviana