SAMPIT – Banjir kembali merendam sejumlah kawasan di Kota Sampit pada Minggu (3/5/2026). Hal itu diakubatkan oleh curah hujan tinggi yang terjadi sejak pagi.
Hingga Senin (4/5/2026) ini, sejumlah titik banjir masih menggenangi beberapa ruas jalan. Hal itu menuai kritik dari DPRD Kotim. Anggota dewan menilai persoalan drainase di dalam kota belum pernah ditangani secara serius dan terus berulang setiap tahun.
Anggota DPRD Kotim dari Fraksi PAN, Dadang Siswanto, menegaskan kondisi banjir saat hujan deras bukan hal baru, melainkan persoalan lama yang tak kunjung tuntas.
“Banjir ketika cuaca seperti ini bukan sesuatu yang baru. Sejak dulu ceritanya kayak gini terus,” ujarnya.
Ia menyebut, fakta banjir yang terus terjadi menjadi bukti penanganan drainase selama ini belum maksimal. Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa lagi dianggap biasa.
“Belum maksimal, sudah nyata. Fakta banjir ini berarti belum maksimal. Sudah jelas di situ,” imbuhnya.
Data BPBD Kotim mencatat, hujan dengan curah 65,7 milimeter dalam tiga jam pada Minggu pagi menyebabkan genangan di 14 ruas jalan di Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang, dengan ketinggian air mencapai 10 hingga 25 sentimeter. Sejumlah fasilitas umum dan rumah warga juga terdampak.
Menanggapi hal itu, Dadang mendorong pemerintah daerah segera menyusun perencanaan besar atau grand design penataan drainase yang menyeluruh, bukan hanya fokus di titik tertentu.
“Kita berharap di tahun 2027 ada perencanaan yang komprehensif, menyeluruh, supaya situasi seperti ini tidak terus berulang,” katanya.
Ia menilai penataan tidak boleh hanya terpusat di kawasan protokol, tetapi juga menyasar wilayah permukiman padat seperti Baamang dan Ketapang yang kerap terdampak.
“Jangan hanya melihat Ayani atau sekitarnya. Lihat juga pemukiman warga, terutama Baamang dan Ketapang. Itu wajah kota Sampit,” ujarnya.
Selain itu, Dadang menyinggung peran pengembang perumahan yang diwajibkan menyediakan fasilitas dasar, termasuk sistem sanitasi dan drainase. Namun ia menegaskan, kebijakan tersebut hanya menyentuh sebagian kecil persoalan.
“Itu bagian kecil saja. Di luar perumahan, pemukiman lain perlu intervensi serius dari pemerintah melalui APBD,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan mendasar seperti banjir. Menurutnya, pemerintah harus mampu menentukan skala prioritas.
“Efisiensi bukan berarti menghilangkan. Tapi mana yang lebih penting, itu yang harus didahulukan,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan, terutama dalam hal kebersihan saluran air yang turut mempengaruhi kondisi banjir.
“Tidak semua banjir karena drainase. Ada faktor lain seperti kebersihan lingkungan. Ini juga perlu kesadaran bersama,” tandasnya. (*)
Editor : Agus Pramono