SAMPIT – Polemik dugaan SK mutasi palsu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berbuntut panjang.
Seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang bertugas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim memilih mengundurkan diri setelah namanya terseret dalam kasus tersebut.
Kepala BKPSDM Kotim, Kamaruddin Makkalepu, mengatakan pengajuan pengunduran diri itu dilakukan awal Mei 2026. Saat ini, pegawai tersebut proses pemberhentiannya kini sedang ditindaklanjuti.
“Yang bersangkutan merasa tidak nyaman dengan situasi pemberitaan yang ada, sehingga mengajukan pengunduran diri,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Meski demikian, BKPSDM Kotim menegaskan hingga kini belum menemukan bukti keterlibatan staf tersebut dalam pembuatan SK mutasi palsu yang sempat viral.
Dari hasil klarifikasi, dokumen itu justru diperoleh dari ibu kandung pegawai tersebut yang juga telah dimintai keterangan sebanyak dua kali.
“Keterangan orang tuanya, itu dilakukan tanpa sepengetahuan anaknya yang bekerja di BKPSDM. Bahkan pesan dari orang tuanya juga jangan sampai anaknya tahu,” jelasnya.
Ia menegaskan, apabila nantinya ditemukan bukti keterlibatan ASN BKPSDM Kotim dalam praktik tersebut, pihaknya akan memproses sesuai aturan yang berlaku.
Kasus ini sebelumnya mencuat setelah seorang tenaga kesehatan diduga menjadi korban penipuan mutasi dan mengalami kerugian hingga Rp15 juta akibat SK palsu.
Korban diiming-imingi oleh seseorang yang mengaku mempunyai anak yang bekerja di BKPSDM Kotim yang bisa mengurus SK kepindahan tersebut.(*)
Editor : Ayu Oktaviana