SAMPIT – Proses lelang sembilan proyek strategis milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) hingga kini belum berjalan. Pemkab masih melakukan penyesuaian standar harga satuan akibat naiknya harga sejumlah material konstruksi.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kotim, Rifarna Montazriani, mengatakan penyesuaian itu diperlukan sebelum pemerintah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar pelaksanaan tender.
Baca Juga: Harga Bahan Bangunan di Palangka Raya Per 3 Mei 2026, Batako dan Semen Melonjak
“Kami masih menyesuaikan standar harga karena banyak material mengalami kenaikan di lapangan. Jadi belum bisa langsung dilelang,” ujarnya, Rabu (12/5/2026).
Ia menjelaskan kenaikan terjadi pada sejumlah bahan bangunan seperti pipa, semen, pasir, dan material lainnya. Bahkan untuk beberapa jenis material berbahan plastik, kenaikannya disebut cukup tinggi.
“Untuk material tertentu seperti pipa, kenaikannya cukup signifikan. Karena itu harus dihitung ulang agar sesuai kondisi harga terbaru,” katanya.
Menurut Rifarna, apabila tetap menggunakan harga lama, dikhawatirkan nilai proyek tidak lagi sesuai dengan kondisi pasar dan dapat berdampak pada pelaksanaan pekerjaan.
Baca Juga: Harga Hewan Kurban di Sampit Naik Jelang Iduladha, Imbas Kenaikan BBM
“Kalau memakai standar lama, nanti bisa tidak sesuai dengan harga riil di lapangan. Itu yang kami hindari,” jelasnya.
Adapun sembilan proyek yang masih menunggu proses lelang yakni rekonstruksi jalan di Kecamatan Kota Besi, pembangunan gedung penunjang RS Samuda, pengadaan alat peraga edukatif PAUD, pembangunan jaringan distribusi utama dan sambungan rumah di Desa Bapanggang Raya, serta pemasangan PJU di Jalan Kapten Mulyono.
Selain itu terdapat proyek renovasi Puskesmas Bagendang tahap I, rehabilitasi Aula Sei Mentaya, pematangan lahan Gedung Pertemuan Terpadu Kotim, hingga pembangunan Gedung Dekranasda.
Baca Juga: BBM Naik, Sopir Klotok di Sampit Menjerit: Pendapatan Anjlok, Biaya Solar Melonjak Tajam
Rifarna menuturkan usulan perubahan standar harga saat ini sudah diajukan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kotim dan tinggal menunggu penetapan melalui surat keputusan terbaru.
“Setelah SK penetapan harga keluar, baru bisa dipakai untuk penyusunan HPS dan tahapan lelang,” pungkasnya.(*)
Editor : Ayu Oktaviana