SAMPIT – Maraknya konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
Bahkan, Kotim disebut sebagai daerah dengan persoalan paling banyak muncul dibanding wilayah lain di Kalteng.
Dalam kunjungannya ke Kotim, Rabu (19/5/2026) sore, Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong melihat langsung perkembangan penanganan konflik yang selama ini dilaporkan masyarakat ke DPRD provinsi.
“Karena kami prioritaskan di Kotim, persoalannya yang paling banyak kan di Kotim itu,” katanya saat diwawancara di Rujab Bupati Kotim.
Menurutnya, banyak laporan yang masuk berkaitan dengan sengketa lahan hingga persoalan pembagian plasma antara masyarakat dan perusahaan perkebunan.
Pihaknya menerima beberapa surat yang dilayangkan ke DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk meminta pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) terkait persoalan masyarakat dengan perusahaan perkebunan di Kotim.
Salah satu persoalan yang cukup banyak disampaikan masyarakat ialah terkait plasma perkebunan. Namun, DPRD Kalteng menilai pemerintah daerah sudah mulai mengambil langkah penyelesaian.
“Tadi telah kita dengarkan, terkait plasma ini sudah ditangani oleh pemerintah. Tinggal menunggu Pak Bupati menetapkan an dari Calon Petani dan Calon Lokas (CPCL) nya,” ungkapnya.
Arton mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kotim yang dinilai cukup aktif menyelesaikan berbagai konflik agraria dalam beberapa bulan terakhir.
“Dari bulan Januari mulai eksis, penyelesaiannya sangat bagus. Kita harus apresiasi upaya yang dilakukan pemerintah Kotawaringin Timur,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui penyelesaian konflik tidak mudah karena sebagian persoalan sudah berlangsung cukup lama dan saling berkaitan satu sama lain.
“Persoalannya itu tidak sekonyong-konyong sekarang, sudah lama muncul, sehingga kait-mengkait dan agak ribet penyelesaiannya,” tandasnya. (*)
Editor : Agus Pramono