SAMPIT-Perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu investasi andalan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Menjamurnya perusahaan itu membuat roda perekonomian makin bergerak.
Namun, konflik diperkebunan tak bisa terelakkan. Terkait itu, Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S Dohong, mengingatkan konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kotim dapat menjadi ancaman serius bagi iklim investasi jika tidak segera diselesaikan.
Baca Juga: Polisi Musnahkan 20 Mesin Tambang Emas Ilegal di Barito Utara
Hal itu disampaikannya usai melakukan kunjungan kerja dan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Kotim terkait berbagai persoalan konflik agraria yang terjadi di daerah tersebut, Selasa (19/5/2026).
“Kalau itu tidak dilakukan dengan baik, maka kemungkinan mengganggu suasana investasi yang ada di daerah,” katanya.
Menurutnya, dampak konflik bukan hanya dirasakan masyarakat dan perusahaan, tetapi juga pemerintah daerah karena dapat memengaruhi stabilitas pembangunan dan ekonomi daerah.
Meski demikian, Arton menilai langkah penyelesaian yang dilakukan Pemkab Kotim dalam beberapa bulan terakhir sudah menunjukkan perkembangan positif.
Baca Juga: DPRD Kalteng Soroti Pencurian Sawit dan Pabrik Ilegal, Minta Aparat Bertindak Tegas
“Ternyata tadi sudah banyak kemajuan yang dilakukan pemerintah Kotim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tadi,” ungkapnya.
Ia menyebut pemerintah daerah dinilai cukup serius menangani sengketa yang terjadi di tengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perusahaan perkebunan.
“Benar-benar Pemkab Kotim ini merasa ada tanggung jawab terhadap persoalan yang ada di masyarakat,” katanya.
Namun ia mengingatkan agar pemerintah tidak berhenti melakukan pendampingan dan mediasi karena jumlah persoalan yang muncul di Kotim masih cukup banyak.
“Kita harapkan jangan bosan-bosanlah pemerintah melayani masyarakat,” tandasnya. (*)
Editor : Ayu Oktaviana