SAMPIT – Pernyataan Ketua DPRD Kalimantan Tengah terkait kondisi Jalan HM Arsyad Sampit-Samuda yang rusak bertahun-tahun justru memantik gelombang sindiran pedas dari warganet.
Alih-alih meredam keluhan masyarakat, ucapan bahwa jalan beraspal mengelupas masih lebih baik daripada jalan tanah memicu banjir komentar bernada kecewa, sinis hingga amarah di media sosial.
Ruas Jalan Sampit-Samuda yang menjadi jalur penghubung menuju Kabupaten Seruyan itu memang lama dikeluhkan warga. Aspal mengelupas, lubang menganga, hingga permukaan jalan bergelombang disebut menjadi ancaman harian bagi pengendara, khususnya roda dua.
Tak butuh waktu lama, unggahan berita di Facebook Info Kalteng Pos mengenai pernyataan tersebut langsung ramai dibanjiri komentar warga Facebook. Hingga Jumat (22/5/2026), lebih dari 300 komentar membanjiri postingan tersebut.
Banyak yang menilai pejabat daerah tidak benar-benar merasakan penderitaan masyarakat yang setiap hari melintasi jalan rusak itu.
Komentar bernada satire paling banyak menyita perhatian. Akun Nour Amin bahkan menuliskan kalimat pendek yang langsung ramai disukai pengguna lain.
“Ini ketua DPRD atau ketua kelas,” tulisnya.
Nada lebih tajam datang dari Umar Joy yang meminta pejabat turun langsung merasakan kondisi jalan.
“Jawabannya monyong kali, kalau tidak mampu mundur pak…. jalan nya rusak ya kamu harus perbaiki, entah itu rusak dikit apalagi lebih parah. Anda dibayar omong,” komentarnya.
Tak sedikit warga menilai pernyataan pejabat justru terkesan menyulut emosi masyarakat yang sudah lama mengeluhkan kerusakan jalan tersebut. Akun Lionel Yaddi menilai pejabat seharusnya fokus mencari solusi.
“Bukanya mikirkan nyari solusi, nie malah meolah masyarakat emosi,” tulisnya.
Sementara Agus Tinus Triyanto menyindir gaya komunikasi pejabat yang dianggap tidak memahami kesulitan rakyat kecil.
“Memang pejabat sekarang asal ngomong aja ga ngerti susahnya rakyat, nasib nasib nasib,” komentarnya.
Sindiran soal kendaraan mewah pejabat juga mendominasi kolom komentar. Banyak warga menyebut pejabat tidak akan memahami penderitaan masyarakat karena terbiasa menggunakan mobil mahal.
“Nyaman ai pakai pajero melewatnya,” tulis Asep Rukmantara.
Komentar serupa datang dari Mizrawi yang mengaku setiap hari harus melintasi jalan rusak menggunakan sepeda motor tua.
“Enak memang ikam pakai fortuner, unda pakai Beat Karbu tiap hari PP ke arah sana hancur pinggang, hancur motor wkwkwk,” katanya.
Ada pula warga yang meminta pejabat mencoba langsung melintasi jalan menggunakan kendaraan roda dua agar bisa benar-benar merasakan kondisi di lapangan.
“Coba bwa pakai motor pnk, saat kunjugan jlan rusak y kypa rasa y,” tulis Jimy Jim.
Bahkan, akun Riyadi menyarankan pejabat tidak lagi menggunakan mobil dinas agar lebih peka terhadap kondisi infrastruktur.
“Mnurut ulun pejabat kd boleh pakai mobil supaya ap.. supaya merasakan jua.. lalu am inya mikir membaiki jalan supaya parutnya nyaman saat berkendara.. cobaja pejabat bmotor.. kalo perlu besepeda ja,” komentarnya.
Beberapa netizen menyerukan agar masyarakat tidak lagi membayar pajak kendaraan jika kondisi jalan terus dibiarkan rusak.
“Tnggal pajak aja gak usah dbayar,” tulis All Maskur.
“Kompak ja ga usah bayar pajak rasa,” timpal Zaini Dzaky.
Di sisi lain, sebagian warga mencoba melihat persoalan secara lebih luas. Tobie Suswoyo menilai pembangunan jalan di Kalimantan Tengah memang belum merata karena masih banyak wilayah lain yang membutuhkan perhatian.
“Coba lihat Katingan,, Gunung mas, Kotim arah Mentaya hulu.. Sampit Samuda jalan aspal. Kalteng punya banyak wilayah tidak hanya di Sampit Samuda. Banyak yang perlu di aspal biar pembangunan merata,” tulisnya.
Ada juga netizen yang menyinggung proyek multiyears jalan Sampit-Seruyan yang sebelumnya disebut memiliki anggaran ratusan miliar rupiah.
“Kalau tidak salah ini sdh masuk proyek multiyear, anggaran 450M taun lalu utk jalan sampit - seruyan, tinggal di kawal saja, klo tdk ada brtti proyek fiktif..,” komentar Muslimin.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kalteng mengakui kerusakan Jalan HM Arsyad belum bisa ditangani maksimal karena keterbatasan anggaran daerah. Ia menyebut APBD Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan drastis dari sekitar Rp10 triliun menjadi Rp5,4 triliun dalam dua tahun terakhir.
Pernyataan itulah yang kemudian memicu perdebatan panjang di media sosial. Di tengah keluhan masyarakat soal jalan berlubang yang dianggap membahayakan, publik berharap pejabat tak sekadar memberi penjelasan soal keterbatasan anggaran, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi pengguna jalan. (*)
Editor : Agus Pramono