SAMPIT – Keluhan petani soal sulitnya mendapatkan solar subsidi di wilayah selatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mencuat. Para petani bahkan mengancam akan mengembalikan peralatan ke Sampit.
Petani mengeluh selain harus menempuh jarak puluhan kilometer menuju SPBU, petani juga mengaku terpaksa membeli solar dengan harga tinggi dari pengecer demi tetap bisa bekerja di lahan pertanian mereka.
Seorang petani di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Aampit, Ida, mengaku kondisi sangat membebani petani yang bergantung pada bahan bakar untuk aktivitas pertanian.
“Solar sekarang bisa sampai Rp25 ribu per liter. Ini bukan harga pasar lagi, tapi sudah seperti pemerasan,” keluhnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang dapat paripurna DPRD Kotim, Selasa (26/5/2026).
Tak hanya sampai di situ, akses menuju SPBU resmi yang berada di wilayah Samuda, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan (MHS) sangat jauh.
Warga harus menempuh perjalanan sekitar 40 kilometer hanya untuk membeli BBM subsidi. Itu pun belum tentu mendapat jatah.
Terkadang, mereka bisa pulang dengan tangan kosong karena stok kerap habis setelah antre berjam-jam.
“SPBU terdekat itu jauh sekali. Sudah antre sampai empat jam lebih, sering juga habis dan tidak kebagian,” ujarnya.
Keluhan tersebut mendapat perhatian dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kotim, Yephi Hartady Periyanto.
Ia menilai sistem distribusi BBM subsidi untuk petani memang perlu segera dibenahi agar tidak semakin memberatkan masyarakat penerima subsidi.
Menurut Yephi, saat ini pemerintah sebenarnya sudah memiliki sistem pendataan penerima subsidi melalui barcode atau QR Code di aplikasi XSTAR. Karena itu, petani yang telah terdaftar seharusnya tidak lagi dipersulit saat membeli solar subsidi.
“Petani penerima subsidi itu sudah masuk sistem dan ada rekomendasi resmi dari dinas. Jadi sebenarnya tidak perlu ada pemeriksaan berlebihan lagi di lapangan,” kata Yephi.
Ia menegaskan, apabila terjadi penyalahgunaan data atau kebocoran distribusi, hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan validasi, bukan dibebankan kepada petani yang memang berhak menerima subsidi.
“Jangan sampai petani yang memang penerima hak subsidi malah dibuat kesulitan saat membeli BBM,” bebernya.
Selain persoalan antrean dan stok, Yephi juga menyoroti polemik penggunaan jeriken saat pengisian BBM subsidi. Menurutnya, yang perlu diperhatikan seharusnya adalah faktor keamanan wadah.
“Kalau soal jeriken itu lebih ke persoalan standar keamanan. Tinggal diatur saja seperti apa spesifikasi yang aman. Petani pasti bisa mengikuti aturan,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPKP Kotim mendorong adanya solusi jangka menengah berupa titik pengambilan khusus BBM subsidi bagi petani agar distribusi tidak hanya terpusat di satu SPBU.
“Kita perlu memikirkan titik pengambilan tertentu supaya tidak menumpuk di satu tempat saja,” ujarnya.
Sementara dalam jangka panjang, Yephi menilai kawasan sentra pertanian di Kotim sudah seharusnya mendapatkan fasilitas distribusi energi yang lebih memadai, termasuk kemungkinan pembangunan SPBU khusus petani.
Ia mencontohkan wilayah selatan Kotim seperti Teluk Sampit, Samuda hingga Lampuyang yang memiliki jumlah petani cukup besar, namun akses BBM subsidi masih sangat terbatas.
“Bayangkan petani dari berbagai wilayah harus berebut di satu SPBU. Padahal kebutuhan mereka besar. Kalau distribusi energi terganggu, dampaknya bisa sampai ke harga pangan,” tandasnya. (*)
Editor : Agus Pramono