SAMPIT – Perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam beberapa waktu terakhir memberikan efek domino. Selain harga barang yang naik, pembangunan daerah juga sempat terdampak.
Perubahan harga itu membuat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) harus kembali menghitung ulang rencana kegiatan yang telah disusun sejak tahun sebelumnya.
Baca Juga: Rupiah Melemah, BPBD Kotim Terpaksa Hemat Operasional dan Kurangi Mobilitas Armada
Kondisi tersebut terutama berdampak pada paket-paket pekerjaan yang sebenarnya telah rampung pada tahap perencanaan dan dijadwalkan memasuki proses lelang pada awal tahun 2026.
Namun, perubahan harga di lapangan memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) agar sesuai dengan kondisi pasar terkini.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotim Umar Kaderi mengakui situasi itu sempat menimbulkan kegelisahan di kalangan OPD karena sejumlah program harus kembali dievaluasi sebelum dapat dilanjutkan ke tahap pengadaan.
“Ada yang di 2025 kemarin sudah selesai kemudian akan dilelang pada April, ternyata ada kenaikan harga BBM. Tentunya kita harus merevisi ulang terkait harga HPS di lapangan,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Harga Sawit Turun dan BBM Naik, Bupati Kotim Minta Warga Sampaikan ke Petugas Sensus Ekonomi
Menurutnya, kenaikan harga suatu barang atau jasa umumnya akan berdampak pada keseluruhan biaya pelaksanaan kegiatan.
Sebab biasanya dalam hukum pasar jika harga barang sudah naik, maka akan sulit untuk turun.
Meski demikian, Umar memastikan proses penyesuaian kini hampir selesai. Seluruh perangkat daerah telah melakukan pembaruan perhitungan berdasarkan harga yang berlaku sehingga tahapan pelaksanaan kegiatan dapat segera dilanjutkan.
“Sekarang OPD sudah menyesuaikan dengan harga di pasaran. Insyaallah dalam waktu dekat akan segera dilakukan,” bebernya.
Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, Pemkab Kotim juga mengakui ruang pembangunan fisik pada tahun ini tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Anggaran yang tersedia membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program prioritas.
Baca Juga: Pencurian Sawit Masih Menghantui Kotim, Kapolres: Sinergi Dengan Perusahaan, Kami Siaga 24 Jam
“Untuk tahun ini, karena memang anggaran yang terbatas maka tidak banyak proyek fisik yang akan kita lakukan. Sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan berskala besar,” jelas Umar.
Karena itu, pemerintah daerah memilih memfokuskan anggaran pada program yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Langkah tersebut dinilai lebih efektif di tengah kondisi keuangan daerah yang masih menghadapi berbagai tantangan.
“Namun program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan menjadi prioritas,” tandasnya. (*)
Editor : Ayu Oktaviana