SAMPIT – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai menyusun strategi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan memicu dua persoalan sekaligus. Persoalan itu yakni meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bertambahnya kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, mengatakan kedua kondisi tersebut berpotensi terjadi secara bersamaan. Jika itu terjadi, BPBD harus mengatur penggunaan sumber daya secara cermat karena air dibutuhkan untuk dua kepentingan yang sama-sama mendesak.
Baca Juga: Pemkab Kotim Mulai Distribusikan Air Bersih ke Empat Desa
“Kalau nanti kondisinya bersamaan, kami akan dihadapkan pada pilihan antara distribusi air bersih atau air untuk pemadaman. Mudah-mudahan karhutla tetap terkendali sehingga kekuatan kami bisa dibagi untuk penyaluran air bersih,” ujarnya, Sabtu (25/7/2026).
Menurutnya, dampak musim kemarau sudah mulai dirasakan masyarakat meski baru memasuki Juli. Salah satu laporan yang diterima BPBD berasal dari Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, di mana satu dukuh mulai mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih.
Ia menyebut laporan tersebut telah ditindaklanjuti dan diverifikasi oleh petugas BPBD. Hasilnya, kondisi kekurangan air memang dialami warga yang tinggal di wilayah tersebut.
Apabila hujan tidak segera turun, kebutuhan air bersih diperkirakan akan terus meningkat. Di sisi lain, BPBD juga harus bersiaga menghadapi potensi karhutla yang umumnya mengalami peningkatan saat musim kemarau mencapai puncaknya.
Untuk mengantisipasi kondisi itu, BPBD berharap desa-desa yang memiliki cadangan air memadai dapat membantu wilayah lain yang mulai mengalami krisis air bersih. Termasuk desa yang telah memiliki fasilitas sumur bor dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Multazam mencontohkan sumur bor dalam di Desa Bagendang Tengah yang hingga kini masih berfungsi optimal. Berdasarkan hasil evaluasi pada Mei hingga Juni 2026, fasilitas tersebut masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak kekeringan tidak dirasakan secara merata. Menurutnya, masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling rentan ketika akses terhadap air bersih semakin terbatas.
“Kalau masyarakat yang berpenghasilan rendah, apalagi di dalamnya ada kelompok rentan, tentu akan lebih sulit. Saat ini mungkin sebagian masih bisa menggunakan air isi ulang, tetapi itu juga harus dipastikan diproduksi sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku,” kata Multazam.
Baca Juga: Karhutla Mengamuk di Kotim, Empat Kebakaran Lahan Pecah dalam Sehari
Kelompok rentan yang dimaksud meliputi lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak-anak yang dinilai membutuhkan perhatian lebih apabila krisis air bersih meluas selama musim kemarau. (*)
Editor : Agus Pramono