SAMPIT – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kian mengkhawatirkan. Bahkan, titik kebakaran di sekitar kawasan perkotaan disebut terus bertambah setiap hari hingga membuat petugas pemadam hampir kewalahan.
Menghadapi kondisi tersebut, Bupati Kotim Halikinnor mengambil langkah dengan mengerahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk turun langsung membantu penanganan karhutla.
Tidak hanya mengirim personel, setiap OPD juga diminta menurunkan kendaraan dan peralatan untuk membantu pasokan air bagi petugas pemadam.
“Yang di sekitar kota saja sudah beberapa titiknya bertambah setiap hari. Dan pihak pemadam ini hampir kewalahan. Untuk itu maka saya kerahkan lagi semua OPD,” ujarnya, Rabu (19/8/2026).
Baca Juga: Karhutla Makin Parah, Kotim Buka Opsi Perpanjang Status Tanggap Darurat
Menurutnya, sebelumnya masing-masing OPD telah diminta mengirimkan personel. Namun, melihat perkembangan situasi yang semakin serius, pemerintah daerah kini meminta seluruh OPD terlibat langsung dalam operasi pemadaman.
Strategi yang diterapkan adalah membagi tugas antara mobil pemadam kebakaran dengan armada pendukung dari OPD.
Mobil pemadam difokuskan untuk melakukan penyemprotan api, sementara kendaraan dari OPD bertugas menyuplai air agar proses pemadaman tidak terhambat.
“Supaya kita upayakan maksimal sehingga mobil pemadam itu hanya penembak saja di tempat. Biar nanti dari beberapa OPD ini yang menyuplai airnya, sehingga itu bisa efektif,” katanya.
Halikinnor menegaskan, pengerahan besar-besaran tersebut terutama difokuskan untuk melindungi kawasan permukiman warga yang masih dapat dijangkau dengan peralatan yang tersedia.
Sementara kebakaran yang berada jauh di kawasan hutan memiliki tantangan tersendiri karena keterbatasan akses.
“Harapan kita karhutla ini minimal bisa kita tanggulangi, khususnya daerah pemukiman. Kalau daerah hutan yang jauh-jauh sana kan tidak terjangkau oleh kita. Paling tidak daerah pemukiman yang masih bisa dijangkau dengan peralatan yang ada,” sebutnya.
Selain mengandalkan pemerintah dan petugas pemadam, Halikinnor juga menyoroti masih adanya masyarakat yang hanya menjadi penonton saat kebakaran terjadi.
Ia mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Banyak laporan, bahkan masyarakat ada yang cuma menonton, seolah-olah pemadaman itu tanggung jawab pemerintah. Tidak seperti itu. Kita sama-sama, masyarakat, pemerintah, dunia usaha bertanggung jawab terhadap pemadaman karhutla itu,” ujarnya.
Menurut Halikinnor, dampak karhutla akan dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Jika tidak segera ditangani, kebakaran dapat mengganggu berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi hingga perekonomian.
“Akibatnya tidak hanya satu dua orang yang menerima, tapi semuanya. Masalah kesehatan, pendidikan, transportasi, ekonomi, pasti akan terganggu semua kalau karhutla ini tidak bisa kita tanggulangi,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghidupkan semangat gotong royong sebagaimana filosofi Huma Betang.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, serta aparat TNI dan Polri dinilai menjadi kunci untuk menghadapi meluasnya kebakaran.
“Mari kita sebagaimana motto kita, Huma Betang, bergotong royong, berkolaborasi, bersinergi dengan aparat keamanan, TNI dan Polri yang juga berjibaku setiap hari, setiap malam untuk memadamkan api bersama-sama,” ucapnya.
Baca Juga: Pawai Pembangunan di Kotim Ditunda Akibat Karhutla, Seberapa Parah Kondisinya?
Selain untuk pemadaman, pemerintah daerah juga menyiapkan distribusi air bersih dengan armada terpisah. Halikinnor menegaskan air untuk kebutuhan masyarakat tidak akan dicampur dengan pasokan air yang digunakan dalam operasi pemadaman.
“Kalau air bersih tentu menggunakan profil yang bersih untuk dibagikan. Kalau untuk pemadaman tidak harus bersih, karena mungkin air itu dari sumur, parit dan lain sebagainya,” pungkasnya. (*)
Editor : Agus Pramono